Skandal Kuota Haji, Staf Asrama Haji Bekasi Diperiksa KPK

Alih-alih mengikuti aturan yang tertuang dalam Pasal 64 UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Yaqut justru mengambil kebijakan sepihak.

Berdasarkan undang-undang tersebut, kuota haji khusus seharusnya hanya mendapatkan porsi 8 persen, sementara 92 persen sisanya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang telah mengantre belasan hingga puluhan tahun.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan pembagian yang sangat berbeda, yakni 50 berbanding 50. Sebanyak 10.000 kuota diberikan untuk haji reguler dan 10.000 lainnya dialokasikan untuk haji khusus.

Kebijakan "bagi rata" ini dianggap sangat mencederai rasa keadilan bagi jutaan calon jemaah haji reguler yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di berbagai pelosok Indonesia.