News / Nasional
Rabu, 18 Februari 2026 | 20:08 WIB
Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). [Suara.com/Bagaskara]
Baca 10 detik
  • KPK mengharapkan Menteri Agama proaktif mengklarifikasi dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari Oesman Sapta Odang pada 18 Februari 2026.
  • Menteri Agama diminta datang ke Kedeputian Pencegahan KPK untuk menjelaskan isu penerbangan mewah tersebut secara sukarela.
  • Isu fasilitas jet pribadi tersebut mencuat 16 Februari 2026 terkait kunjungan Menag ke Takalar pada 15 Februari 2026.

Isu ini pertama kali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya platform X (dahulu Twitter), pada 16 Februari 2026.

Sejumlah unggahan memperlihatkan dokumentasi perjalanan Menteri Agama yang menggunakan fasilitas mewah tersebut, yang kemudian memicu perdebatan mengenai etika pejabat publik dan potensi benturan kepentingan.

Merespons kegaduhan tersebut, pihak Kementerian Agama (Kemenag) melalui Biro Humas dan Komunikasi Publik memberikan penjelasan resmi pada tanggal yang sama.

Kemenag membenarkan adanya penggunaan jet pribadi tersebut dalam rangkaian perjalanan dinas ke wilayah Sulawesi Selatan.

Pada tanggal yang sama, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar menjelaskan Menag menggunakan jet pribadi saat mengunjungi Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yakni pada 15 Februari 2026.

Perjalanan tersebut diketahui berkaitan dengan agenda peresmian sebuah fasilitas keagamaan di daerah tersebut.

Berdasarkan keterangan dari pihak Kemenag, fasilitas jet pribadi tersebut tidak disewa menggunakan anggaran negara, melainkan disediakan oleh tokoh nasional Oesman Sapta Odang.

Alasan utama yang dikemukakan adalah demi efektivitas waktu mengingat jadwal Menteri Agama yang sangat padat di hari tersebut.

"Pak OSO secara khusus mengundang dan berharap Balai Sarkiah diresmikan Menag. Pak OSO (juga, red.) yang berinisiatif siapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat," ujar Thobib dalam keterangan resmi pada laman Kemenag, Senin lalu.

Baca Juga: Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK

Load More