KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar Menteri Agama Nasaruddin Umar mengambil langkah proaktif terkait isu yang tengah berkembang di masyarakat.

Lembaga antirasuah ini menyoroti dugaan gratifikasi berupa fasilitas penerbangan menggunakan jet pribadi yang melibatkan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

KPK menekankan pentingnya kesadaran pejabat publik untuk memberikan penjelasan secara mandiri tanpa harus melalui mekanisme pemanggilan paksa.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa respons cepat dari pihak yang bersangkutan akan sangat membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas jabatan publik.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026) hari ini. Setyo menilai bahwa klarifikasi sukarela merupakan bentuk pertanggungjawaban moral seorang pejabat negara kepada publik dan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Syukur-syukur kalau kemudian sudah merespons, bisa mempertanggungjawabkan tanpa harus diundang, dan tanpa harus dipanggil,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, sebagaimana dilansir Antara.

Lembaga tersebut telah menyediakan kanal khusus bagi setiap pejabat negara yang ingin melaporkan atau mengklarifikasi penerimaan yang berpotensi menjadi gratifikasi.

Setyo Budiyanto mengarahkan agar Menteri Agama dapat berkoordinasi langsung dengan unit kerja yang relevan di bawah struktur KPK.

Hal itu dimaksudkan agar setiap isu yang beredar di ruang publik dapat segera divalidasi berdasarkan koridor hukum yang berlaku.

Baca Juga: Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK

Lebih lanjut dia mengatakan KPK berharap Menag dapat datang ke Kedeputian Pencegahan dan Monitoring untuk menjelaskan dugaan gratifikasi tersebut.

Kehadiran fisik atau perwakilan resmi di kedeputian tersebut dianggap sebagai langkah awal yang baik untuk membedah duduk perkara secara objektif dan profesional.

“Di sana (Kedeputian Pencegahan dan Monitoring), ada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik yang dapat menyampaikan dan menjelaskan tentang yang sedang berkembang, isu-isu yang sedang berkembang di luar,” katanya.

Setelah adanya penjelasan atau laporan resmi dari pihak Menteri Agama, KPK memastikan akan menjalankan prosedur standar operasional dalam menangani setiap laporan masyarakat.

Tim ahli di KPK akan melakukan kajian mendalam untuk menentukan apakah fasilitas jet pribadi tersebut masuk dalam kategori gratifikasi yang dilarang atau merupakan hal yang bisa dimaklumi secara administratif.

“Nanti bisa kami analisa, bisa kami telaah,” ujarnya.