- Wakil Ketua Komisi I DPR RI menekankan pentingnya prinsip bebas aktif dalam merespons ketegangan Selat Hormuz.
- Indonesia perlu menjaga posisi seimbang tanpa terseret kepentingan pihak tertentu demi ruang diplomasi luas.
- Diplomasi yang hati-hati harus menjadi instrumen utama agar kapal Pertamina segera memperoleh izin melintas.
Suara.com - Ketegangan di Selat Hormuz tak hanya berdampak pada jalur energi, tetapi juga menguji konsistensi politik luar negeri Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menekankan pentingnya menjaga prinsip bebas aktif dalam merespons situasi tersebut.
Menurutnya, Indonesia harus tetap berada di posisi yang seimbang di tengah dinamika geopolitik kawasan.
“Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk konsisten memegang teguh prinsip politik bebas aktif, dengan tetap menjaga independensi, menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak, dan berorientasi pada kepentingan nasional,” kata Dave kepada suara.com saat dihubungi Jumat (27/3/2026).
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar Indonesia tidak terseret dalam kepentingan pihak tertentu, sekaligus tetap memiliki ruang diplomasi yang luas.
“Sikap ini harus dijalankan dengan keseimbangan dan ketelitian, sehingga Indonesia tampil sebagai mitra yang bersahabat, konstruktif, sekaligus berdaulat dalam menentukan sikap di kawasan maupun di dunia internasional,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Dave juga menekankan bahwa jalur diplomasi harus tetap dikedepankan sebagai instrumen utama.
“Melalui pendekatan diplomasi yang berkesinambungan, tegas, dan penuh kehati-hatian, diharapkan kapal Pertamina dapat segera memperoleh izin melintas,” ucap Dave.
Ia menegaskan, kelancaran jalur ini tidak hanya berdampak pada distribusi energi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap posisi Indonesia di tingkat global.
“Dengan demikian, pasokan energi nasional tetap terjamin, sementara kepercayaan publik terhadap posisi Indonesia di kawasan dapat terus dipelihara,” pungkasnya.
Baca Juga: Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata
Berita Terkait
-
Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata
-
1.251 Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Desak Pengawasan dan Sertifikasi Diperketat
-
Kapal Pertamina Tak Bisa Lewat Selat Hormuz, DPR Dorong Pemerintah Lakukan Diplomasi ke Iran
-
DPR Usul WFH ASN Digelar Rabu, Hindari Efek Libur Panjang
-
Di Tengah Blokade Iran, Malaysia Dapat Jalur Khusus Lewati Selat Hormuz
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan