Hemat BBM, Kemenimipas Terapkan WFH hingga Pangkas Perjalanan Dinas Mulai April 2026

Suara.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mulai menerapkan sejumlah langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan efisiensi energi pemerintah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kemenimipas, M. Akbar Hadi Prabowo, mengatakan kebijakan ini akan dijalankan sejalan dengan arahan Presiden melalui Menteri Imipas Agus Andrianto.

“Tentu saja, Bapak Menteri akan menempuh kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah/presiden dalam rangka penghematan energi dan BBM untuk ASN mulai April 2026,” ujar Akbar saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (28/3), mengutip dari ANTARA.

Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu untuk kegiatan perkantoran. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi unit yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“WFH diberlakukan satu hari per minggu untuk kegiatan perkantoran, kecuali yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” jelasnya.

Selain itu, Kemenimipas juga membatasi perjalanan dinas serta kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak. Penggunaan platform digital melalui sistem e-office juga akan dioptimalkan guna mengurangi mobilitas pegawai.

Efisiensi turut dilakukan pada penggunaan energi di kantor, termasuk penghematan listrik, air, serta pemakaian pendingin ruangan.

Akbar menegaskan, langkah-langkah tersebut diambil untuk menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana dampak efisiensi terhadap konsumsi energi,” katanya.

Baca Juga: Menteri Airlangga Menghadap Presiden Prabowo Bahas Harga BBM dan WFH

Sebelumnya, Kemenimipas juga telah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) setelah libur Lebaran 2026, tepatnya pada 25 hingga 27 Maret. Saat ini, kementerian masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait kelanjutan kebijakan penghematan BBM, termasuk untuk periode setelah 30 Maret.