- DPRD DKI Jakarta mengkritik wacana WFH ASN sehari sepekan karena dinilai tidak efektif menekan BBM dan mengganggu pelayanan.
- Anggota Komisi B DPRD menekankan kebijakan harus berbasis data dan menganjurkan optimalisasi transportasi publik sebagai alternatif efisiensi.
- DPRD mendesak transparansi evaluasi WFH sebelumnya dan mengusulkan subsidi transportasi serta pengetatan kendaraan dinas.
Suara.com - Wacana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta menuai kritik. DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan tersebut bukan solusi efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian yang matang.
“Harus berbasis data dan analisis yang jelas,” ujar Rio dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menilai, penerapan WFH tidak bisa serta-merta dijadikan langkah strategis untuk efisiensi energi. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berisiko terhadap kinerja birokrasi.
“Ada risiko penurunan pelayanan,” katanya.
Sebagai alternatif, Rio mendorong pemerintah lebih fokus mengoptimalkan penggunaan transportasi publik yang dinilai lebih berdampak dalam menekan konsumsi BBM.
Ia menilai Jakarta telah memiliki infrastruktur transportasi massal yang memadai dan terintegrasi, mulai dari MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga Transjakarta. Pemanfaatan maksimal moda tersebut diyakini mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan.
Tak hanya itu, Rio juga mengusulkan langkah konkret seperti pemberian subsidi transportasi bagi ASN serta pengetatan penggunaan kendaraan dinas.
“Transportasi umum lebih realistis, hemat BBM dan pelayanan tetap optimal,” jelasnya.
Baca Juga: 12 Tahun Transjakarta: Layani 1,4 Juta Penumpang per Hari, Cakupan Tembus 92,5 Persen Jakarta
Selain itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendesak pemerintah membuka hasil evaluasi kebijakan WFH yang pernah diterapkan sebelumnya agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran.
“Harus transparan, agar kebijakan tepat sasaran,” ucapnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Kami menunggu keputusan final,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Hemat BBM, Kemenimipas Terapkan WFH hingga Pangkas Perjalanan Dinas Mulai April 2026
-
Kejagung Bidik Tersangka Pejabat di Kasus Korupsi Tambang Ilegal PT AKT
-
Suhu Bumi Naik 75 Persen, Pakar UGM Ungkap Dampak Cuaca Ekstrem hingga Krisis Pangan
-
Tambang Ilegal Bertahun-tahun Terbongkar ! Kejagung Tetapkan Bos PT AKT Tersangka Korupsi Batu Bara
-
Periode Akhir Arus Balik Lebaran, Pemudik Diimbau Gunakan Rest Area Alternatif
-
Sempat Ditutup karena Kelapa Utuh, SPPG Seri Kuala Lobam Kembali Beroperasi
-
Ketegangan di Selat Hormuz, Mengapa Indonesia Terlempar dari Daftar Jalur Hijau Militer Iran?
-
Pilih Jalur Mubahalah, Eks Sekretaris MA Sebut Seluruh Dakwaan Jaksa Hanyalah Asumsi
-
Satu Mobil ke Bandara, Prabowo Antar Langsung Anwar Ibrahim Tinggalkan Indonesia
-
Stok Tomahawk Menipis, Operasi Militer AS di Iran Picu Kekhawatiran