- DPRD DKI Jakarta mengkritik wacana WFH ASN sehari sepekan karena dinilai tidak efektif menekan BBM dan mengganggu pelayanan.
- Anggota Komisi B DPRD menekankan kebijakan harus berbasis data dan menganjurkan optimalisasi transportasi publik sebagai alternatif efisiensi.
- DPRD mendesak transparansi evaluasi WFH sebelumnya dan mengusulkan subsidi transportasi serta pengetatan kendaraan dinas.
Suara.com - Wacana penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta menuai kritik. DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan tersebut bukan solusi efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian yang matang.
“Harus berbasis data dan analisis yang jelas,” ujar Rio dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menilai, penerapan WFH tidak bisa serta-merta dijadikan langkah strategis untuk efisiensi energi. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berisiko terhadap kinerja birokrasi.
“Ada risiko penurunan pelayanan,” katanya.
Sebagai alternatif, Rio mendorong pemerintah lebih fokus mengoptimalkan penggunaan transportasi publik yang dinilai lebih berdampak dalam menekan konsumsi BBM.
Ia menilai Jakarta telah memiliki infrastruktur transportasi massal yang memadai dan terintegrasi, mulai dari MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga Transjakarta. Pemanfaatan maksimal moda tersebut diyakini mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan.
Tak hanya itu, Rio juga mengusulkan langkah konkret seperti pemberian subsidi transportasi bagi ASN serta pengetatan penggunaan kendaraan dinas.
“Transportasi umum lebih realistis, hemat BBM dan pelayanan tetap optimal,” jelasnya.
Baca Juga: 12 Tahun Transjakarta: Layani 1,4 Juta Penumpang per Hari, Cakupan Tembus 92,5 Persen Jakarta
Selain itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan tersebut mendesak pemerintah membuka hasil evaluasi kebijakan WFH yang pernah diterapkan sebelumnya agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran.
“Harus transparan, agar kebijakan tepat sasaran,” ucapnya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.
“Kami menunggu keputusan final,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun
-
Polisi Buka Peluang Tambah Tersangka Kasus Daycare Little Aresha
-
Nyawa Dijaga Malah Diajak Berantem: Curhat Eks Penjaga Rel Liar Hadapi Pemotor 'Batu' di Jalur Tikus
-
Wamen PANRB Tinjau MPP Kota Kupang untuk Perkuat Pelayanan Publik Terintegrasi
-
Tim Advokasi Bongkar Sisi Gelap Tragedi PRT Benhil: Penyekapan, Gaji Ditahan, hingga Manipulasi Usia
-
Dua Hakim Dissenting Opinion: Ibam Seharusnya Dibebaskan di Kasus Chromebook
-
MBG di Kalbar Serap 22 Ribu Tenaga Kerja, BGN: Ekonomi Masyarakat Bawah Bergerak Kencang