Momen Haru Amsal Sitepu Berdiri dan Membungkuk di DPR: Terima Kasih Pak, Saya Sudah Bebas

Pemberian tersebut disertai dengan pesan agar Amsal bersikap kooperatif dan mengikuti alur persidangan yang telah ditentukan oleh pihak kejaksaan.

Intervensi tersebut juga mencakup permintaan agar Amsal Sitepu tidak menyuarakan kasusnya ke publik atau media sosial.

Oknum jaksa tersebut meminta agar dirinya tidak perlu ribut-ribut di ruang digital selama proses hukum berlangsung.

Hal ini menambah daftar panjang kejanggalan yang dirasakan Amsal selama berupaya mencari keadilan atas profesi yang dijalaninya.

Kekecewaan Amsal semakin memuncak ketika ia menerima laporan hasil perhitungan kerugian negara.

Dalam laporan tersebut, ia menemukan fakta bahwa beberapa jenis pekerjaan teknis yang telah ia selesaikan justru tidak diakui sebagai bagian dari hasil kerja.

Bagi Amsal, hal ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan serangan terhadap martabat para pejuang ekonomi kreatif di Indonesia.

"Karena ketika ide tidak diakui, ini bukan saja sebuah kejahatan tapi ini sebuah penghinaan akan sebuah karya. Editing tidak diakui, ini sebuah penghinaan akan sebuah profesi, dubbing tidak diakui, cutting tidak diakui," kata dia.

Pernyataan tersebut menekankan betapa menyakitkan bagi seorang profesional kreatif ketika elemen-elemen teknis seperti penyuntingan gambar, pengisian suara, hingga pemotongan klip dianggap tidak ada atau tidak bernilai dalam perhitungan resmi negara.

Baca Juga: Komisi III DPR Cecar Kajari Karo, Diduga Halangi Amsal Sitepu Keluar Rutan Meski Hakim Setuju

Amsal menilai bahwa tindakan tidak mengakui karya intelektual dan teknis tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap profesi videografer secara keseluruhan.

Komisi III DPR RI sengaja menggelar rapat ini dengan menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Karo, Komisi Kejaksaan, dan Amsal Sitepu secara langsung untuk membedah polemik tersebut.

Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penegakan hukum di daerah agar tidak ada lagi masyarakat, terutama pelaku industri kreatif, yang mengalami nasib serupa dengan Amsal.

Para anggota Komisi III DPR RI menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi profesi-profesi baru di era ekonomi digital agar tidak mudah dikriminalisasi melalui celah perhitungan kerugian negara yang tidak akurat.