Buntut Kasus Amsal Sitepu, Intel Kejagung Amankan Kajari Karo!

Permintaan ini muncul setelah Komisi III mencermati adanya kejanggalan dalam proses hukum yang menimpa videografer tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kesimpulan rapat yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (2/4), ia membacakan poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung.

"Dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi tersebut secara tertulis kepada Komisi III DPR RI dalam waktu satu bulan," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang membacakan kesimpulan rapat dengan Kejari Karo dan Amsal Sitepu di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/4).

Batas waktu satu bulan ini diberikan agar Kejagung memiliki waktu yang cukup untuk melakukan investigasi mendalam namun tetap memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Proses eksaminasi yang dilakukan oleh Kejagung merupakan bentuk pengawasan fungsional untuk memastikan bahwa setiap jaksa menjalankan tugasnya secara objektif.

Dalam konteks ini, tim pemeriksa akan meneliti kembali surat dakwaan, tuntutan, hingga alat bukti yang dihadirkan oleh JPU di persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan fungsi sebagai penuntut umum.

Selain pemeriksaan teknis perkara, tim intelijen juga mendalami aspek non-teknis yang mungkin memengaruhi objektivitas para jaksa di Kejari Karo. Langkah pengamanan yang dilakukan pada Sabtu malam menunjukkan urgensi kasus ini bagi pimpinan Kejaksaan Agung di Jakarta.

Penanganan yang cepat dan terukur diharapkan dapat meredam polemik di masyarakat serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga: Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas

Kejagung memastikan bahwa proses ini akan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran jabatan yang merugikan pencari keadilan, maka sanksi tegas sesuai peraturan internal kejaksaan akan segera dijatuhkan kepada oknum yang bertanggung jawab.

Masyarakat kini menunggu hasil akhir dari eksaminasi ini untuk melihat sejauh mana komitmen Kejagung dalam menjaga marwah institusi.