Iran dan Israel Sepakati Gencatan Senjata Bersama Amerika Serikat

Keberhasilan menunda kampanye pengeboman massal ini disebut Trump merupakan hasil diskusi intensif dengan otoritas Pakistan.

Trump mengakui bahwa keputusan penundaan serangan didasarkan pada percakapan langsung dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan Panglima Militer Pakistan, Jenderal Asim Munir.

PM Shehbaz Sharif sebelumnya telah mendesak Trump melalui platform X untuk memperpanjang tenggat waktu militer guna memberikan ruang bagi diplomasi. Dalam upaya mediasi tersebut, Sharif juga meminta Iran membuka Selat Hormuz selama dua minggu sebagai bentuk komitmen terhadap perdamaian.

Pakistan kini memimpin jalur negosiasi yang diharapkan dapat menghasilkan terminasi perang secara konklusif demi stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut.

Salah satu poin paling sensitif dalam rencana 10 poin yang diajukan Iran adalah status Selat Hormuz. Teheran mengeklaim bahwa selat tersebut akan berada di bawah mekanisme "jalur yang diatur ... di bawah koordinasi Angkatan Bersenjata Iran."

Pihak Iran berpendapat bahwa pengaturan tersebut akan memberikan posisi unik secara ekonomi dan geopolitik bagi mereka, di samping tuntutan penghapusan sanksi secara menyeluruh.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa kapal-kapal akan diizinkan melintasi jalur sempit di mulut Teluk Persia tersebut dalam dua minggu ke depan di bawah pengawasan militer Iran.

"Selama dua minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis," tulis Araghchi.

Hal ini menjadi perhatian serius karena sebelum konflik pecah, lebih dari 100 kapal per hari dapat melintasi perairan tersebut tanpa hambatan teknis melalui sistem lalu lintas yang telah mapan selama puluhan tahun.

Baca Juga: Trump Ancam 'Hancurkan Peradaban', Iran Respon dengan Siap Siaga Perang Penuh

Selain masalah energi, Iran juga memasukkan poin mengenai "Penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari semua pangkalan dan titik penempatan di wilayah tersebut.."

Tuntutan ini merupakan tantangan besar bagi kebijakan keamanan AS yang telah mempertahankan jaringan pangkalan militer di Teluk Persia sejak Perang Teluk 1991 sebagai penjamin keamanan bagi negara-negara Arab yang kaya energi.

Namun, penggunaan istilah "pasukan tempur" yang tidak didefinisikan secara spesifik oleh Iran dinilai memberikan ruang negosiasi bagi keberadaan pangkalan-pangkalan tersebut di masa depan.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai rangkapan informasi geopolitik terkini yang memiliki dampak signifikan terhadap pasar komoditas energi, saham, dan aset digital. Fluktuasi harga minyak dan sentimen pasar sangat bergantung pada hasil negosiasi di Islamabad.