-
Investigasi PBB menyatakan tank Merkava Israel menembakkan peluru ke arah posisi pasukan TNI.
-
Selain tank, ditemukan peledak IED yang diduga milik Hizbullah sebagai penyebab kematian prajurit.
-
Pemerintah Indonesia menuntut perlindungan keamanan penuh bagi seluruh personel UNIFIL di wilayah Lebanon.
Suara.com - Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya merilis temuan krusial terkait tragedi yang menimpa personel keamanan dunia.
Investigasi awal menunjukkan adanya keterlibatan alat utama sistem persenjataan berat dalam peristiwa berdarah di perbatasan tersebut.
Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL dikonfirmasi menjadi korban dalam serangan fatal.
Insiden yang terjadi pada akhir Maret 2026 ini memicu gelombang kecaman internasional terhadap pihak-pihak yang bertikai.
Stephane Dujarric selaku juru bicara resmi Sekretaris Jenderal PBB memaparkan fakta medis dan teknis lapangan.
Analisis mendalam dilakukan pada fragmen material yang ditemukan di titik ledakan posisi pasukan perdamaian PBB.
Petugas lapangan menemukan sisa-sisa proyektil yang sangat identik dengan spesifikasi tempur milik militer negara tertentu.
Fakta ini menjadi titik terang setelah simpang siur informasi mengenai siapa pelaku di balik serangan tersebut.
Hasil pengujian laboratorium militer mengonfirmasi bahwa hantaman berasal dari arah timur wilayah Ett Taibe.
Baca Juga: 'Prabowo Subianto' Jadi Model Drummer Video Klip LEGO soal Perang Iran vs Amerika - Israel
Dujarric menegaskan bahwa identitas senjata tersebut merupakan bagian dari unit kavaleri yang beroperasi di wilayah konflik.
"Terkait insiden 29 Maret, berdasarkan bukti yang tersedia, termasuk analisis lokasi dampak dan khususnya fragmen proyektil yang ditemukan di posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa 7-1, proyektil tersebut adalah peluru utama tank kaliber 120 mm, yang ditembakkan oleh tank Merkava milik Pasukan Pertahanan Israel dari arah timur, menuju Ett Taibe," kata Dujarric.
PBB mengklaim bahwa mereka telah melakukan langkah preventif dengan membagikan data lokasi kepada pihak terkait.
Informasi koordinat satelit tersebut seharusnya menjadi acuan agar personel internasional tidak menjadi target serangan salah sasaran.
Namun nyatanya serangan tetap terjadi meskipun identitas markas pasukan perdamaian sudah terdata secara resmi di sistem.
Kecerobohan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian perlindungan petugas kemanusiaan di zona merah perang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Di Tengah Wacana Pelarangan oleh BNN, Pengguna Sebut Vape Pangkas Pengeluaran
-
Prabowo: Jangan Anggap Presiden Pekerjaan yang Enak
-
Negara Teluk Sambut Gencatan Senjata Iran-AS, Dorong Diplomasi Menuju Perdamaian Permanen
-
PAN Sebut Kritik Saiful Mujani Hanya 'Buih' di Lautan, Bukan Gelombang
-
Jusuf Kalla Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri: Bagi Saya Ini Penghinaan!
-
Prabowo Cerita Temukan Video AI Diri Sendiri: Pandai Nyanyi, Pidato Bahasa Mandarin dan Arab
-
Buntut Seruan Gulingkan Prabowo, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Mau Dilaporkan ke Polisi
-
Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat Lagi, Pengamat: Antara Masalah Kinerja atau Loyalitas
-
Jawab Kritik Senang Jalan-jalan ke Luar Negeri, Prabowo: Untuk Amankan Minyak Harus ke Mana-mana
-
CELIOS Ungkap Biofuel Tak Hanya Mahal, Tapi Berisiko bagi Fiskal Negara: Mengapa?