Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan

Suara.com - Seruan 'Regime Change' atau perubahan rezim kembali bergema sejak Selasa (7/4) malam, tapi bukan di Iran, melainkan di jantung pusat pemerintahan Amerika Serikat. Itu setelah sejumlah anggota DPR dan Kongres AS mendesak Trump dsimakzulkan alias dicopot

Sejumlah petinggi Partai Demokrat secara terbuka menyerukan penggunaan Amandemen ke-25 atau proses pemakzulan segera, menyusul ancaman destruktif Trump terhadap Iran menjelang tenggat waktu penutupan Selat Hormuz.

Ketegangan ini mencapai titik kritis, setelah Trump mengeluarkan retorika yang dianggap banyak pihak sebagai ancaman genosida dan kejahatan perang.

Retorika Trump yang paling kontroversial muncul melalui unggahan di platform Truth Social pada Selasa pagi, di mana ia menyatakan “sebuah peradaban akan mati malam ini, tidak akan pernah bisa kembali lagi”.

Ancaman itu berlaku jika Iran tidak segera memenuhi tuntutannya untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut. Namun, Rabu (8/4/2026), Trump justru menerima 10 persyaratan Iran, dan memberlakukan gencatan senjata selama 2 pekan ke depan.

Anggota DPR AS dari Colorado, Diana DeGette, bereaksi keras terhadap pernyataan tersebut.

“Donald Trump secara terbuka mengancam kejahatan perang terhadap seluruh peradaban Iran. Proses Amandemen ke-25 harus segera dimulai, tetapi jika Kabinet terlalu pengecut, DPR harus memulai proses pemakzulan sekarang,” tulisnya di platform media sosial X.

Senada dengan DeGette, Senator Ed Markey dari Massachusetts mendesak Kongres untuk bertindak cepat sebelum situasi semakin tidak terkendali.

“DPR harus mengajukan pasal-pasal pemakzulan, dan Senat perlu mencopot presiden yang ingin melakukan kejahatan perang. Kita tidak bisa berdiam diri saat Donald Trump mengancam untuk mengakhiri seluruh peradaban,” tegas Markey.

Baca Juga: Hasil Lengkap Investigasi PBB soal TNI Tewas karena Proyektil Israel

Perdebatan Konstitusi: Amandemen ke-25 dan Pemakzulan

Langkah untuk mencopot presiden di tengah konflik militer yang sedang berlangsung adalah prosedur yang sangat jarang dan rumit.

Amandemen ke-25 mengizinkan Wakil Presiden dan mayoritas anggota Kabinet untuk menyatakan Presiden "tidak mampu melaksanakan kekuasaan dan tugas kantornya."

Namun, mengingat Kabinet Trump saat ini diisi oleh banyak loyalis, peluang penggunaan jalur ini dianggap sangat kecil oleh banyak analis politik.

Ketegangan ini juga memicu kekhawatiran mengenai kontrol atas kode nuklir. Perwakilan Mark Pocan dari Wisconsin menyatakan dengan tajam, “Amandemen ke-25 SEKARANG JUGA! Trump terlalu tidak terkendali, berbahaya, dan gila untuk memegang kode nuklir!”

Gedung Putih sendiri menanggapi serangkaian seruan tersebut dengan nada meremehkan.

Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, menyebut manuver Demokrat tersebut sebagai upaya putus asa.

“Demokrat telah berbicara tentang mencopot Presiden Trump bahkan sebelum dia dilantik. Partai Demokrat di Kongres sudah gila, lemah, dan tidak efektif, itulah sebabnya peringkat persetujuan mereka berada di titik terendah dalam sejarah,” ujar Ingle.

Pete Hegseth: Sasaran Berikutnya di Kabinet

Selain Trump, Menteri Pertahanan Pete Hegseth kini berada dalam pusaran ancaman pemakzulan.

Anggota DPR Yassamin Ansari, yang merupakan keturunan Iran-Amerika, mengumumkan niatnya untuk mengajukan pasal pemakzulan terhadap bos Pentagon tersebut minggu depan.

Hegseth dituduh telah melakukan "pelanggaran berulang terhadap sumpah jabatan dan tugasnya terhadap Konstitusi."

Ansari merujuk pada beberapa insiden tragis, termasuk pengeboman sebuah sekolah anak perempuan di Iran Selatan pada tahap awal konflik.

“Amandemen ke-25 ada karena suatu alasan. Kabinetnya harus menggunakannya. Nasib pasukan AS, rakyat Iran, dan fondasi sistem global kita sedang dipertaruhkan,” kata Ansari dalam pernyataannya.

Ansari juga menyoroti gaya komunikasi Trump yang dianggap kasar dan tidak pantas bagi seorang kepala negara, termasuk unggahan di hari Paskah yang lalu.

Trump sempat menuliskan pesan kepada para pemimpin Iran: “Buka Selat [Hormuz] Sialan itu, kalian bajingan gila, atau kalian akan tinggal di Neraka — LIHAT SAJA! Puji Allah.”

Perlawanan di Pentagon

Di sisi lain, Pentagon tetap teguh pada posisinya. Juru bicara Pentagon, Kingsley Wilson, menganggap langkah Demokrat hanya sebagai upaya untuk mencari panggung politik di tengah keberhasilan operasi militer Amerika.

“Menteri Hegseth akan terus melindungi tanah air dan meluncurkan kemarahan epik terhadap rezim radikal Iran,” ujar Wilson kepada media.

Ia juga menambahkan, tuduhan tersebut hanyalah “sandiwara lain dalam upaya untuk mengalihkan perhatian rakyat Amerika dari kesuksesan besar yang telah kita raih di Departemen Perang.”

Meskipun seruan pemakzulan dan Amandemen ke-25 terus bergema di kota-kota besar AS dan media sosial, realitas politik di Capitol Hill menunjukkan jalan yang terjal.

Dengan Partai Republik yang memegang kendali di kedua kamar Kongres, upaya Demokrat untuk benar-benar mencopot Trump atau pejabat tinggi lainnya hampir mustahil secara matematis, karena membutuhkan dukungan dua pertiga suara di Senat.

Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, memilih pendekatan yang lebih moderat meskipun tetap kritis.

Ia tidak secara langsung menyerukan pencopotan, namun mendesak rekan-rekan Partai Republiknya untuk lebih patriotik.

“Sudah waktunya bagi setiap orang Republik untuk menempatkan tugas patriotik di atas partai dan menghentikan kegilaan ini,” kata Jeffries.

Demokrat berencana mengajukan resolusi untuk membatasi kekuasaan perang Trump di Iran saat Kongres kembali bersidang minggu depan.