Respons Istana soal Desakan TGPF Kasus Andrie Yunus: Masih Dikaji, Klaim Proses Sudah Transparan

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang mengkaji usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Prasetyo menyebut pihaknya perlu melakukan koordinasi internal sebelum mengambil keputusan terkait desakan masyarakat sipil tersebut.

"Nanti kami koordinasikan dulu ya," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/5/2026).

Meski usulan tersebut masih dalam tahap pertimbangan, Mensesneg mengeklaim bahwa proses hukum yang sedang berjalan saat ini telah dilakukan secara cepat dan terbuka oleh aparat penegak hukum.

"Kan sekarang prosesnya juga sudah berjalan ya, dengan cepat, transparan. Bahwa ada pemikiran atau ada usulan, nanti kita coba kaji kan," katanya menambahkan.

Desakan pembentukan TGPF Independen ini sebelumnya disuarakan oleh Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Dimas meminta Presiden segera mengeluarkan keputusan politik untuk membentuk tim yang melibatkan ahli, penegak hukum, dan elemen masyarakat sipil. Ia menilai langkah ini krusial untuk menjamin akuntabilitas penyidikan dan mengungkap motif sesungguhnya di balik serangan terhadap Andrie.

"Tujuannya agar bisa membongkar secara terang benderang tidak hanya eksekutor lapangannya, tapi juga aktor intelektualis dan motifnya," tegas Dimas.

Lebih lanjut, Dimas juga mendesak DPR untuk menanyakan transparansi alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Menurutnya, hambatan politis dalam kasus ini berpotensi membuat aktor intelektual sulit terjangkau jika hanya mengandalkan proses hukum biasa.

Baca Juga: Misi Revolusi Hijau: Prabowo Resmikan Pabrik Bus Listrik di Magelang Hari Ini

"Kami mendalilkan bahwa serangan terhadap Andrie Yunus bisa menjadi efek domino ke depannya. Kerja-kerja publik, pembelaan HAM, dan peningkatan kualitas demokrasi akan terus menemukan intimidasi dan represi jika kasus ini tidak tuntas," pungkas Dimas.