- DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
- Pengesahan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang selama 22 tahun untuk memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga.
- Pemerintah dan DPR menetapkan 12 poin substansi utama, termasuk hak jaminan sosial serta aturan ketat mengenai perekrutan pekerja rumah tangga.
Suara.com - Suasana haru menyelimuti balkon ruang Rapat Raripurna DPR RI saat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) resmi disahkan menjadi Undang-Undang, Selasa (21/4/2026).
Para pekerja rumah tangga atau PRT yang hadir tak kuasa menahan tangis bahagia mendengar ketukan palu sidang yang menandai babak baru perlindungan hukum bagi mereka.
Salah satu PRT yang hadir, Suranti (55), tampak menangis tersedu-sedu.
Ia mengaku sangat senang dan bersyukur karena perjuangannya selama ini, termasuk turun ke jalan untuk berdemonstrasi, akhirnya membuahkan hasil.
"Saya pun senang hati, bersyukur saya. Saya siang malam saya ada di depan, panas-panasan," kata Suranti dengan mata berkaca-kaca di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Sambil menyeka air matanya, ia terus mengucap syukur atas momen bersejarah tersebut.
"Makasih banyak ya Allah. Allah menghadirkan, ya ampun, makasih banyak," kata dia.
Kegembiraan serupa disampaikan oleh Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraini. Lita menyebut pengesahan ini adalah buah dari dedikasi dan kesabaran selama lebih dari dua dekade.
"Hari ini setelah 22 tahun kami berjuang dengan sekian kesulitan, aksi, lobi, kampanye, semua kesulitan kami lakukan demi UU PPRT, demi jutaan pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan dan bekerja di belakang layar, yang memajukan perekonomian nasional," ujar Lita.
Baca Juga: UU PPRT Sah Setelah 22 Tahun, PKB: Jangan Sampai Jadi Macan Kertas!
Ia menilai pengesahan ini sangat tepat karena bertepatan dengan momentum Hari Kartini dan menjelang Hari Buruh.
Menurutnya, PRT adalah sosok "Kartini" yang selama ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang memadai.
"Jadi ini hari yang disyukuri di hari Kartini, momentum untuk PRT-PRT yang selama ini Kartini-Kartini bekerja di belakang layar, dan momentum hari buruh karena PRT bagian dari pekerja," jelasnya.
Meski telah sah menjadi UU, Lita mengingatkan bahwa perjuangan belum usai.
Pihaknya akan terus mengawal pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) agar undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan efektif.
"Perjalanan masih panjang karena masih ada peraturan pemerintah yang harus kami kejar untuk implementasi Undang-Undang ini," sebut Lita.
Tag
Berita Terkait
-
RUU Pemilu Digodok Matang, DPR Cari Formula Ambang Batas Parlemen yang Paling Adil
-
Eskalasi Konflik Global Meningkat, Puan Minta Pemerintah Evaluasi Misi TNI di UNIFIL
-
Puan Soroti Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon, DPR Dorong Evaluasi Misi Perdamaian
-
Sah! DPR Ketok Palu UU PPRT di Hari Kartini, Jutaan Pekerja Rumah Tangga Kini Punya Payung Hukum
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Analis Masih Yakin Amerika Kalah Perang dengan Iran Meski dengan Bom
-
Terima Telepon PM Albanese, Prabowo Bahas Ekspor Pupuk Urea ke Australia
-
Warga Ciduk Pengguna Sabu Mondar-mandir saat Cari Ikan Sapu-sapu, Sempat Disuruh Tiduran di Got
-
LPG 12 Kg Melejit Rp228 Ribu, Pemprov DKI Perketat Pengawasan 'Eksodus' ke Gas Melon
-
Longsor Jadi Peringatan, DPRD DKI Percepat Pembenahan TPST Bantargebang
-
Pakar: Penegakan Hukum Jadi Kunci Tekan Rokok Ilegal
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun
-
Pemicu Tersembunyi Kekerasan Digital di Kalangan Siswa, Salah Satunya Takut Dibilang Nggak Asyik
-
La Ode Ahmad: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Pusat Ekonomi Desa, Bukan Cuma Proyek Fisik
-
Kawal Visi Transparansi, Jaga Desa Beri Penghargaan bagi Pelopor Desa Bebas Korupsi