- Partai Keadilan Sejahtera resmi menunjuk Suhud Aliyudin menggantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta mulai April 2026.
- Keputusan rotasi jabatan tersebut merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat PKS demi penyegaran organisasi internal partai.
- Pergantian pimpinan legislatif memerlukan proses administratif panjang melalui pimpinan DPRD DKI Jakarta hingga pengesahan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Tahapan administratif dimulai dengan Fraksi PKS menyurati pimpinan DPRD DKI Jakarta secara resmi.
Surat tersebut menjadi dasar bagi sekretariat dewan untuk memproses pergantian sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Kedudukan Ketua DPRD sebagai representasi lembaga legislatif membuat setiap perubahan harus tercatat secara legal formal dalam lembaran negara.
"Kami menyampaikan surat itu ke Ketua DPRD sendiri untuk kemudian nanti melanjutkan permintaan atau surat ini ke Kemendagri," katanya.
Setelah surat diterima oleh pimpinan DPRD, permohonan pergantian tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri nantinya akan memproses penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru.
Selama proses di Kemendagri berlangsung, Khoirudin masih tetap menjalankan tugasnya hingga pelantikan ketua yang baru dilakukan secara resmi dalam rapat paripurna.
Suhud Aliyudin, yang diproyeksikan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta, dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam struktur PKS.
Sebagai Ketua DPW PKS DKI Jakarta, ia dianggap memahami peta politik dan kebutuhan warga Jakarta secara mendalam. Penunjukan Suhud diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam mengawal isu-isu krusial seperti penanganan banjir, kemacetan, dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Di sisi lain, Khoirudin yang akan segera melepas jabatannya, merupakan figur senior PKS yang telah lama berkecimpung di legislatif Jakarta.
Baca Juga: Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
Selama masa kepemimpinannya, ia aktif dalam berbagai pembahasan kebijakan strategis daerah.
PKS menegaskan bahwa rotasi ini tidak berkaitan dengan kinerja individu, melainkan murni kebutuhan organisasi dalam melakukan distribusi kader di berbagai posisi strategis.
Berita Terkait
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
-
Tunjuk Suhud Alynudin, Fraksi PKS Jelaskan Alasan Pergantian Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta
-
SK DPP Bocor! PKS Bakal Copot Khoirudin, Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI
-
Politikus PSI Sebut Gubernur DKI Lembek, Tawuran Tak Kunjung Tuntas
-
Konsisten Bela Palestina lewat Parlemen, Jazuli Juwaini Diganjar KWP Award 2026
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Analis Masih Yakin Amerika Kalah Perang dengan Iran Meski dengan Bom
-
Terima Telepon PM Albanese, Prabowo Bahas Ekspor Pupuk Urea ke Australia
-
Warga Ciduk Pengguna Sabu Mondar-mandir saat Cari Ikan Sapu-sapu, Sempat Disuruh Tiduran di Got
-
LPG 12 Kg Melejit Rp228 Ribu, Pemprov DKI Perketat Pengawasan 'Eksodus' ke Gas Melon
-
Longsor Jadi Peringatan, DPRD DKI Percepat Pembenahan TPST Bantargebang
-
Pakar: Penegakan Hukum Jadi Kunci Tekan Rokok Ilegal
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun
-
Pemicu Tersembunyi Kekerasan Digital di Kalangan Siswa, Salah Satunya Takut Dibilang Nggak Asyik
-
La Ode Ahmad: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Pusat Ekonomi Desa, Bukan Cuma Proyek Fisik
-
Kawal Visi Transparansi, Jaga Desa Beri Penghargaan bagi Pelopor Desa Bebas Korupsi