Pemilahan Sampah di Jakarta Dinilai Butuh Sistem Data yang Lebih Terbuka, Mengapa?

Suara.com - Penerapan kebijakan pemilahan sampah di Jakarta dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aturan pemilahan di tingkat rumah tangga dan kawasan usaha. Greenpeace Indonesia menilai keterbukaan dan sinkronisasi data persampahan menjadi aspek penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menanggapi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber yang baru diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Ibar, hingga saat ini data pengelolaan sampah di Jakarta masih belum terintegrasi dengan baik. Mulai dari data bank sampah aktif, TPS3R, hingga jumlah timbulan sampah di setiap wilayah dinilai masih belum sinkron.

“Kalau datanya masih serampangan, artinya tidak sinkron, kita juga nggak bisa monitoring berapa jumlah sampah yang sudah berkurang,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan data detail hingga tingkat RT dan RW penting untuk menentukan strategi pengurangan sampah yang lebih tepat sasaran. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengetahui jenis sampah dominan di suatu wilayah dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

“Kalau ada data detail, kita bisa tahu intervensi apa yang harus didorong. Misalnya ternyata sampah sachet paling banyak muncul di satu wilayah, berarti strategi pengurangannya bagaimana?” katanya.

Greenpeace juga menilai keterbukaan data menjadi bagian penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi implementasi kebijakan pemilahan sampah yang kini mulai diterapkan di Jakarta. Selain untuk pengawasan publik, sinkronisasi data dinilai penting untuk mengukur efektivitas pengurangan sampah dari waktu ke waktu.

“Regulasi ini janganlah hanya sebatas milah-milah sampah, terus nggak dicatat per RT atau RW,” tegas Ibar.

Dalam mendukung pengelolaan data persampahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menyediakan platform Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Jakarta (SILIKA) milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Baca Juga: Greenpeace Desak ASEAN Segera Atasi Krisis Plastik dan Bahan Bakar Fosil

Kehadiran SILIKA dinilai dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mendukung transparansi dan pemantauan pengelolaan sampah di Jakarta. Namun, Greenpeace menilai sistem tersebut masih perlu dikembangkan, terutama terkait kelengkapan dan aksesibilitas data yang tersedia untuk publik.

Menurut Ibar, keterbukaan data tidak hanya membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah sampah karena hasilnya dapat dipantau secara langsung.

Dengan sistem data yang lebih terbuka dan terorganisir, kebijakan pemilahan sampah di Jakarta dinilai memiliki peluang lebih besar untuk berjalan efektif sekaligus mengurangi beban sampah yang selama ini menumpuk di TPST Bantar Gebang.