- Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta atas dugaan korupsi pengadaan gawai Chromebook senilai triliunan rupiah.
- Kehadiran pengemudi ojek online di persidangan menuai kritik karena dianggap sebagai tindakan yang salah alamat dan tidak produktif.
- Pengamat menyarankan pengemudi ojol fokus memperjuangkan kesejahteraan dan regulasi ketenagakerjaan daripada mendukung figur yang terlibat kasus korupsi publik.
Suara.com - Riuh rendah ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat belakangan ini tidak hanya dipenuhi oleh deretan jaksa dan penasihat hukum.
Di sudut-sudut kursi pengunjung, tampak pemandangan tak biasa, jaket-jaket hijau khas pengemudi ojek online (ojol) Gojek sesekali terlihat hadir mengawal jalannya persidangan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Nadiem, sang pendiri startup decacorn yang kini duduk di kursi pesakitan, tengah menghadapi tuntutan berat 18 tahun penjara atas dugaan kasus mega korupsi pengadaan gawai Chromebook periode 2020–2022 yang ditaksir merugikan negara triliunan rupiah.
Kehadiran dan arus dukungan dari sebagian komunitas driver terhadap "mantan bos" mereka memicu perdebatan di akar rumput.
Di satu sisi, ada romantisasi sejarah bahwa Nadiem adalah sosok yang membuka keran lapangan kerja baru bagi jutaan orang. Namun di sisi lain, realitas pahit di aspal jalanan berbicara sebaliknya.
Menanggapi fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko menilai solidaritas yang coba dibangun untuk mendukung Nadiem di tengah kasus korupsi ini adalah langkah yang salah alamat, ironis, dan tidak produktif bagi perjuangan kesejahteraan para driver itu sendiri.
Pun mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan sebagian komunitas pengemudi ojol kepada Nadiem Makarim mencerminkan sebuah "paradoks psikologis dan sosial".
Para mitra pengemudi seolah lupa bahwa dalam sistem hubungan kemitraan yang dibangun selama ini, posisi mereka kerap berada di titik paling rentan.
"Sangat ironis ketika para driver yang setiap hari memeras keringat di jalanan, justru menggalang simpati untuk seseorang yang sedang menghadapi dakwaan korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal, selama bertahun-tahun, relasi antara korporasi yang didirikan Nadiem dengan para driver tidak pernah benar-benar mencerminkan kemitraan yang sehat," ujar Yanuar di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Baca Juga: Intervensi Baleg DPR di Kasus Chromebook Nadiem Makarim? Formappi: Tidak Bisa!
Yanuar bilang, secara historis maupun struktural, para pengemudi ojol mandiri dalam membiayai seluruh operasional mereka. Mulai dari pembelian dan perawatan motor, bahan bakar, ponsel, hingga kuota internet, semuanya keluar dari kantong pribadi.
“Hampir tidak ada fasilitas layanan proteksi atau subsidi riil dari aplikator yang secara signifikan meringankan beban operasional harian mereka. Mereka adalah buruh yang dilabeli 'mitra' agar korporasi lepas dari kewajiban regulasi ketenagakerjaan baku," kata Yanuar.
Monopoli Digital
Lebih jauh, Yanuar membedah bahwa dampak dari kebijakan pengadaan Chromebook di masa kepemimpinan Nadiem memiliki implikasi yang jauh lebih sistemik dan berbahaya bagi kedaulatan digital bangsa, bukan sekadar kerugian nominal proyek.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan karpet merah bagi raksasa teknologi global, Google, untuk menguasai pasar domestik secara masif.
"Bayangkan keuntungan besar yang didapatkan Google yang kini menguasai pasar Indonesia hingga mencapai 50 juta pengguna aplikasi Chrome. Ketika ekosistem Chromebook ini dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah, otomatis lisensi Chrome Device Management (CDM) harus digunakan. Dampaknya, setiap harga komando CDM per unitnya mengalir langsung sebagai keuntungan bersih bagi Google," urai Yanuar.
Berita Terkait
-
Intervensi Baleg DPR di Kasus Chromebook Nadiem Makarim? Formappi: Tidak Bisa!
-
Sebut Kasus Nadiem Makarim Bukan Kelalaian Biasa, Pengamat: Siasat Korporasi yang Sangat Rapi
-
Ojol Untung, Konsumen Buntung? Imbas Gojek Ikuti Arahan Presiden Prabowo
-
Potongan Driver Ojol Gojek Resmi Turun, Grab Masih Menunggu Aturan
-
Hitung-hitungan Kasar Skema Baru Gojek: Angin Segar Buat Uang Belanja Istri Driver Ojol di Rumah
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Wajah Baru Bogor Barat, 6 Stasiun Kereta Siap Garap Jalur Parung Panjang - Jasinga
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik