Poltak Silitonga Kritik Pembongkaran 15 Kontainer, Sebut Pernyataan Jubir Satgas PKH Asal Bunyi

“Pernyataan terkait adanya kandungan zat berbahaya yang dilarang ekspor terkesan asal bunyi dan sangat merugikan kami,” tegasnya.

Poltak juga membantah pernyataan Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita Simanjuntak, yang menyebut PT PMM menolak hadir saat proses pembongkaran segel dilakukan.

Menurut Poltak, dirinya tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut karena pemberitahuan yang diterima sangat mendadak ketika ia sedang berada di bandara untuk kembali ke Medan.

“Saya diberitahukan saat di bandara mau pulang ke Medan. Mestinya dikasih waktu yang cukup, karenanya saya tidak bisa datang,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut kontainer milik PT PMM telah melalui tiga kali pemeriksaan dan berstatus Nota Hasil Intelijen (NHI).

Dengan status tersebut, menurutnya, pembongkaran tidak dapat dilakukan secara paksa tanpa melibatkan pihak berwenang seperti Bea Cukai dan Sucofindo.

“Pihak Bea Cukai dan Sucofindo sendiri tidak hadir. Mestinya pembongkaran segel bisa ditunda lain waktu,” kata Poltak.

Kuasa hukum PT PMM itu menilai tindakan yang dilakukan Kodaeral IV Batam merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Ia menilai prosedur yang berlaku tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Itu abuse of power. Mereka yang melanggar aturan malah kita yang disalahkan,” ujarnya.

Baca Juga: Ada Penipuan Berkedok Nonton Dracin, Ini Modusnya

Poltak juga menyindir pernyataan Barita Simanjuntak yang menurutnya tidak didukung data dan fakta yang memadai.

“Saya luruskan ya Pak Ambarita Simanjuntak, sebagai orang yang ahli hukum mestinya Bapak memberikan pencerahan pada kebenaran, bukan asal bunyi,” katanya.

Lebih lanjut, Poltak membantah kabar yang menyebut PT PMM mengekspor bahan mineral berbahaya dan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Saya pastikan itu hoaks. Informasi itu sengaja disebar untuk memperkeruh keadaan dan merugikan perusahaan,” tegasnya.

Menurut Poltak, muatan dalam 15 kontainer tersebut hanya berupa ilminite dengan total volume sekitar 390 ton.

Dengan harga sekitar USD 500 per ton, nilai keseluruhan barang diperkirakan mencapai USD 195.000 atau sekitar Rp3,4 miliar.

“Jadi tidak benar nilainya triliunan rupiah, jangan dibesar-besarkan,” ujarnya.

Sebagai langkah klarifikasi, Poltak mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendatangi Kejaksaan Agung dan menyerahkan berbagai dokumen perizinan perusahaan kepada jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“PT PMM tidak melakukan penyelundupan barang tambang berbahaya yang dilarang negara. Semua sudah mengikuti ketentuan resmi yang diatur pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Kapal Tongkang Capricorn yang mengangkut 25 kontainer bahan mineral tambang tujuan ekspor ke Singapura ditangkap oleh KRI Kujang 642 di perairan Nongsa, Batam.

Kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan Pangkal Balam, Kepulauan Bangka Belitung, sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan ke Markas Kodaeral IV Batam untuk proses lebih lanjut.