Suara.com - Bank Dunia menyediakan data tentang ekonomi dan atau kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia. Data komprehensif di tingkat daerah sekarang tersedia untuk umum melalui INDO-DAPOER (Indonesia Data for Policy and Economics Research) di data.worldbank.org.
DAPOER – yang secara harafiah merupakan tempat memasak – diharapkan dapat menjadi wadah untuk meracik berbagai data yang selanjutnya diolah menjadi produk analisis, seperti hasil-hasil penelitian maupun nota kebijakan.
Melalui akun twitternya @BankDunia yang diunggah beberapa saat lalu, Bank Dunia Indonesia mengemukakan, INDO-DAPOER adalah database pertama di tingkat sub-nasional dari Bank Dunia yang berisi data di tingkat provinsi dan kabupaten yang dapat diakses dari manapun.
“Database ini menyediakan akses ke sekitar 200 indikator dari hampir 500 kabupaten di 34 provinsi di Indonesia sejak tahun 1990-an, bahkan 1980-an untuk beberapa jenis data,” tulis Bank Dunia, seperti dilansir laman Setkab.go.id.
Indikator yang tersedia dikelompokkan menjadi empat kategori: fiskal, ekonomi, sosial demografi, dan infrastruktur. Indikator-indikator tersebut bervariasi mulai dari pendapatan dan belanja pemerintah daerah, PDB regional, hingga ke indikator spesifik di bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur seperti angka partisipasi sekolah di tingkat SMP, tingkat imunisasi, serta akses rumahtangga terhadap sanitasi.
“Permintaan data di tingkat daerah yang semakin tinggi menjadi dorongan utama dibuatnya INDO-DAPOER,” tulis Bank Dunia melalui akun twitternya.
Sejak Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi pada tahun 2001, terdapat banyak penelitian dan studi terfokus pada isu ini yang bertujuan untuk memantau perkembangan desentralisasi serta mendapatkan pemahaman lebih dalam terhadap isu-isu pembangunan daerah secara umum. Hal ini membuat kebutuhan akan data yang memiliki kredibilitas, konsistensi, dan lengkap, di tingkat daerah semakin mendesak.
Berita Terkait
-
Menkeu Purbaya Balas Ramalan Bank Dunia
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Meski Ada Menkeu Purbaya, Bank Dunia Prediksi Ekonomi RI Tetap Gelap
-
Kritik Bank Dunia ke BUMN: Jago Dominasi Tapi Produktivitasnya Kalah Sama Swasta!
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak