Suara.com - Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan pemotongan belanja Kementerian Lembaga sebanyak Rp100 triliun harus dilakukan, untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,5 persen terhadap PDB.
"Kalau belanjanya naik, supaya defisitnya sama, harus ada yang dikurangi kecuali subsidinya bisa diturunkan," katanya di Jakarta, Rabu.
Chatib mengatakan pemangkasan belanja tersebut harus diupayakan sebanyak Rp100 triliun, karena perkiraan peningkatan belanja subsidi BBM dalam RAPBN-Perubahan bisa mencapai Rp74,3 triliun dan berpotensi membebani anggaran negara.
"Kalau subsidi bisa diturunkan, (pemotongan) belanjanya tidak perlu sampai Rp100 triliun," katanya.
Untuk mengatasi masalah kelebihan belanja subsidi BBM, Chatib meminta Kementerian ESDM untuk segera melakukan pengendalian konsumsi agar pemanfaatan volume BBM bersubsidi tidak melebihi kuota 48 juta kiloliter.
Belanja subsidi BBM diperkirakan mengalami peningkatan cukup tinggi, karena asumsi nilai tukar kurs mengalami pelemahan dari Rp10.500 per dolar Amerika pada APBN, menjadi Rp11.700 per dolar Amerika pada RAPBN-Perubahan 2014.
Sementara, defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2014 ditetapkan sebesar 2,5 persen terhadap PDB atau Rp251,7 triliun, melebar dari target defisit dalam APBN yang ditetapkan 1,69 persen terhadap PDB atau Rp175,4 triliun.
Hal tersebut terjadi karena pendapatan negara ditetapkan Rp1.597,7 triliun atau turun Rp69,4 triliun dari angka APBN sebesar Rp1.667,1 triliun. Padahal belanja negara mengalami kenaikan Rp6,9 triliun atau Rp1.849,4 triliun dari sebelumnya Rp1.842,5 triliun.
Untuk mengatasi masalah defisit anggaran, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.
Total anggaran 86 K/L yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp100 triliun, sehingga jumlah anggaran belanja K/L dari sebelumnya tercatat sebesar Rp637,8 triliun menjadi hanya sebesar Rp539,3 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2014. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
Terkini
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri