Suara.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan perbaikan kinerja sektor ekspor yang mengalami pelemahan pada triwulan I, merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada triwulan II-2014.
"Mudah-mudahan angka ekspor lebih bagus di triwulan ke dua, terutama karena 'recovery' di AS dan Jepang," ujarnya di Jakarta, Senin (12/5/2014).
Chatib menambahkan faktor lainnya yang dapat memperbaiki kinerja ekspor Indonesia untuk sementara adalah meningkatnya harga komoditas energi akibat kelangkaan suplai terkait krisis geopolitik di Ukraina yang berlarut-larut.
"Ukraina ekspor 25 persen energi ke Eropa. Kalau suplai ke Eropa mengalami penurunan, maka harga energi akan naik, dan harga komoditas jadi sedikit lebih tinggi. Itu semua akan berpengaruh pada 'revenue' ekspor kita," ujarnya.
Pemerintah memberikan asumsi sebesar 6,0 persen untuk pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2014, namun asumsi tersebut diperkirakan tidak tercapai, setelah pada triwulan I ekonomi hanya tercatat tumbuh 5,21 persen (year on year).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2014 secara tahunan (yoy) didukung konsumsi rumah tangga 5,61 persen, pembentukan modal tetap bruto 5,13 persen dan konsumsi pemerintah 3,58 persen.
Sedangkan komponen ekspor dan impor, baik barang maupun jasa mengalami kontraksi atau perlambatan 0,78 persen dan 0,66 persen, meskipun pada awal triwulan I-2014 neraca perdagangan masih tercatat surplus.
Bank Indonesia telah merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini menjadi 5,1 persen-5,5 persen, dari prediksi sebelumnya 5,5 persen-5,9 persen. Revisi dilakukan karena adanya kemungkinan pelemahan dari kinerja ekspor nasional.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2014 mengalami perlambatan dan menurun dari perkiraan awal sekitar 5,72 persen (year on year), terutama dipengaruhi ekspor riil yang tercatat kontraksi dan konsumsi pemerintah yang melemah.
Kontraksi ekspor riil terutama akibat penurunan ekspor pertambangan, seperti batu bara dan konsentrat mineral, antara lain karena melemahnya pemintaan terutama dari Cina dan menurunnya harga serta pengaruh temporer dari dampak kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah. (Antara)
Berita Terkait
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Capai 3% Buntut Penurunan Suku Bunga The Fed
-
Pemulihan Bencana Sumatra Telan Rp 60 T, Purbaya Pastikan Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi RI
-
Pemerintah Diminta Tak Terbitkan Kebijakan Rokok yang Rugikan Banyak Pihak
-
Di Depan Prabowo, Airlangga Pamer IHSG Pecah Rekor ke Level 8.600
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok