Suara.com - Pemerintah kini sedang menggenjot hilirisasi industri kelapa sawit untuk menambah nilai produk dari industri kelapa sawit. Salah satunya, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara adalah dengan serapan biodiesel melalui mandatori B15.
"Dalam situasi ini, harus kita ubah orientasi pendapatan negara. Harga minyak bumi rendah sama seperti harga CPO. Diharapkan dengan langkah hilirisasi melalui peningkatan daya serap biodiesel ini menjadi fondasi kita untuk menciptakan hilirisasi sawit dengan produk akhir yang lain," ujar Suahazil dalam "Indonesian Palm Oil Conference (IPOC)" ke-11 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (27/11/2015).
Ia optimistis kebijakan biodiesel akan meningkatkan peran Indonesia di industri sawit global karena peningkatan produksi dan serapan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berdampak pada pasokan dan harga.
Menurut Suahasil, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit merupakan langkah baru untuk memperkuat sektor industri sawit den sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mendorong hilirisasi sawit.
"Kebijakan baru ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri sawit, termasuk meningkatkan daya serap biodiesel untuk PErtamina sebagai ganti minyak fosil," ujar dia.
Ia berharap hilirisasi dapat berjalan lebih cepat setelah pemerintah mengubah prioritas untuk meningkatkan ekspor produk akhir dari orientasi ekspor bahan mentah sebelumnya.
Rendahnya harga komoditas kini, ujar dia, dibanding beberapa tahun lalu merupakan tantangan untuk perekonomian Indonesia karena Indonesia sudah tidak dapat keuntungan dari komoditas.
Selain langkah sektor riil tersebut, Suahasil mengatakan pemerintah juga mendorong sektor keuangan dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran, mengimplementasikan anggaran dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Bisnis hilirisasi industri sawit juga didorong kebijakan pemerintah yang menetapkan bea keluar (BK) ekspor lebih besar untuk produk industri, seperti CPO, dan diharapkan pertumbuhan industri produk turunan CPO di Tanah Air terus berkembang.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 800 juta dolar AS untuk program hilirisasi industri kelapa sawit dan memproduksi oleokimia atau produk turunan CPO.
Pemerintah memprediksi hingga 2015 investasi untuk program hilirisasi kelapa sawit tersebut untuk mendorong kapasitas produksi agar mencapai dua juta ton per tahun. (Antara)
Berita Terkait
-
Adik Prabowo Sebut APBN Bakal Diguyur Dana Rp500 Triliun, Ini Sumbernya
-
Kata Bos Garuda Indonesia Usai Pesawatnya 'Minum' Avtur Campuran Minyak Sawit
-
Bursa CPO Resmi Diluncurkan, RI Miliki Acuan Harga Minyak Sawit
-
Wilmar Cs Jadi Tersangka Korupsi Migor, Pengusaha Ketar-ketir Garap Proyek Pemerintah
-
Menko Luhut Bakal 'Gebuk' Pengusaha Sawit Yang Bandel
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?