Suara.com - Sekitar 50.000 pegawai dengan sistem kontrak di DKI Jakarta dipastikan dapat Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini berlaku setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional IV di Balai Kota, Jakarta, Selasa (1/3/2016).
Kepala Divisi Regional IV BPJS Kesehatan DKI Jakarta Kisworowati meminta kepada seluruh lurah dapat mendaftarkan pegawai kontrak dari pekerja Penanganan Prasarana Sarana Umum dan Pekerja Harian Lepas yang bekerja di DKI Jakarta, jaminan kesehatan ini juga berlaku untuk keluarga si pekerja.
"BPJS Kesehatan akan memberikan jaminan atas pelayanan kesehatan pada petugas PPSU serta seluruh pegawai kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didaftarkan," ujar Kisworowati di Balai Kota DKI Jakarta.
Setelah pegawai terdaftar di BPJS Kesehatan, Kisworowati memastikan akan banyak keuntungan yang didapat oleh pekerja. Diantaranya mereka ditanggung pada saat beribat, rawat inap, persalinan, layanan ambulans dan lain sebagainya. Hanya saja bantuan ini tak berlaku bagi mereka yang berobat ke luar negeri dan mengalami kecelakaan kerja dan kecelakaan lalulintas.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pekerja akan diberikan premi sekitar Rp23 ribu per bulan. Uang tersebut tak akan ditanggung oleh pekerja melainkan pemprov DKI Jakarta.
"Jadi pakai subsidi silang sistemnya sama warga yang kelas satu," ujar Ahok.
Lebih lanjut, bagi pekerja yang meninggal akan diberikan uang santunan sekitat Rp137 juta. Jaminan ini sudah dapat digunakan sejak awal petugas menandatangani kontrak dengan Pemprov DKI.
Menurut Ahok sebelum adanya BPJS Kesehatan, apabila ada pekerja yang meninggal hanya mendapatkan uang santunan Rp10-20 juta dari hasil saweran.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga berharap tak hanya pekerja kontrak yang mendapatkan BPJS Kesehatan, melainkan seluruh warga Jakarta wajib memilikinya.
Berita Terkait
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Sepi Peminat, Ford Pangkas 1.000 Karyawan di Divisi Mobil Listrik
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
Peserta JKN di Aceh Selatan Rasakan Manfaat Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya