Suara.com - Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan, SKK migas harus membangun sistem pengaduan dan pelaporan dalam kerangka penegakan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, independent dan adil.
"Sudah seharusnya SKK migas membangun suatu sistem pengaduan dan pelaporan untuk semua, termasuk bagi masyarakat yang mengetahui adanya informasi perbuatan berindikasi pelanggaran," kata Wagub Fachrori Umar di Jambi, Selasa (15/3/2016).
Saat menjadi pembicara pada Seminar Pencegahan korupsi sektor hulu migas wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Palembang, ia mengatakan, kalaupun sistem itu sudah dibangun secara baik, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
Wagub menambahkan, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang baik dan benar hendaknya diawali dengan penyelidikan umum, seperti eksploitasi, penyelesaian sumur, pembangunan sarana, sampai pada tahap rehabilitasi.
"Secara garis besar pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi harus dilakukan dengan mengedepankan aspek teknis maupun non teknis, agar kegiatannya tidak menimbulkan permasalahan baik pengelolaannya maupun terhadap lingkungan," kata Fachrori.
Sedangkan upaya pencegahan korupsi katanya dapat dilakukan melalui assessment risiko korupsi, proses bisnis dan fungsi serta melalui penyusunan program pencegahan korupsi atau penyempurnaan pedoman etika.
Fachrori mengungkapkan, potensi yang dimiliki Provinsi Jambi adalah minyak dan gas bumi, potensi itu sudah sepatutnya dikelola secara bijak yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian, baik dalam skala nasional ataupun daerah dengan tujuan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Selain itu Wagub juga berharap kepada pengusaha migas agar memenuhi janjinya terhadap masyarakat di wilayahnya.
"Saya berharap kepada pengusaha migas yang berada di Jambi, untuk selalu memperhatikan masyarakat yang berada di sekitar usahanya," katanya menambahkan. (Antara)
Berita Terkait
-
Produksi Migas Capai 956 MBOEPD, Kinerja Pertamina Hulu Energi di Awal 2026 Tetap Terjaga
-
Industri Migas Indonesia Dinilai Belum Mandiri, Ketergantungan Impor Jadi Sorotan
-
Perkuat Ketahanan Energi Nasional, PHE Dorong KSOT Struktur dan Area Migas Dengan Standar HSSE Ketat
-
Masih Harus Uji Coba, Status Bahan Bakar Bobibos Tunggu Kepastian Kategori BBN atau BBM
-
Pemerintah Tangguhkan Ekspor Minyak Mentah, Fokus Kebutuhan Dalam Negeri
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Ekonomi Indonesia Melesat 5,61 Persen saat Rupiah Pecahkan Rekor Terlemah
-
Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah
-
Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan
-
Ikon Kota yang Terawat Bisa Menggerakkan Ekonomi, AVIA Ungkap Alasannya
-
Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei
-
OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun
-
Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026