Suara.com - Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignasius Jonan meminta agar pengelolaan pelabuhan Bungkutoko Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa melalui kerja sama dengan Pelindo IV.
"Khusus untuk Pelabuhan Kontainer Bungkutoko, saya minta ada kerja sama dengan Pelindo IV," kata Ignasius saat meresmikan Pelabuhan Kontainer Bungkutoko di Kendari, Senin (2/5/2016).
Ia mengaku telah berbicara dengan Pemerintah Provinsi Sultra agar Pelabuhan Bungkutoko dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
"Saya sudah lapor kepada Gubernur Sultra setahun lalu, bahwa untuk Pelabuhan Bungkutoko tetap ada di Kementerian Perhubungan," kata dia.
Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Bungkutoko nantinya saling menjadi pelengkap dengan Pelindo IV yang akan membangun terminal kontainer di sekitar pelabuhan tersebut.
"Biar ada saling kerja sama, Pelindo IV mengembangkan terminal kontainer, itu 'ndak masalah, biar ada dua terminal kontainer. Kalau hanya satu bisa semena-mena," katanya.
Hal yang terpenting, kata Ignasius, kehadiran Pelabuhan Bungkutoko dan Pelabuhan Pelindo IV nantinya bisa mendukung kebutuhan pembangunan di berbagai daerah sekitar pelabuhan.
Sebagaimana diketahui, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah meresmikan sembilan pelabuhan laut yang ada di tiga provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dipusatkan di Pelabuhan Bungkutoko Kendari, Sultra, Senin (2/5/2016). Untuk Sultra ada lima pelabuhan yakni Pelabuhan Bungkutoko (Kota Kendari), Pebuhan Baubau (Kota Baubau), Pelabuhan Wanci (Wakatobi), Pelabuhan Molawe (Kabupaten Konawe Utara dan Pelabuhan Maligano (Kabupaten Muna). Kemudian ada satu pelabuhan di Sulsel yakni pelabuhan Kalukalukuang (Kabupaten Pangkep) dan tiga pelabuhan di Sulteng yakni Pelabuhan Parigi (Kabupaten Parigi Moutong), Pelabuhan Malala dan Pelabuhan Ogoamas di Kabupaten Toli-toli.
Dari 35 pelabuhan diselesaikan dibangun pemerintah di seluruh Nusantara sejak tahun 2015, sebanyak 21 pelabuhan ada di Pulau Sulawesi. Jonan mengatakan, peresmian pelabuhan laut di wilayah sulawesi merupakan realisasi program tol laut serta Program Nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. (Antara)
Berita Terkait
-
Petaka di Pelabuhan Tanjung Buton: Jembatan Ambruk, Avanza Hanyut, dan Alasan di Balik Tragedi
-
Puncak Arus Balik Mudik Nataru 2025 di Pelabuhan Feri Bastiong
-
Libur Nataru 2025/2026, Jumlah Penumpang Angkutan Umum Naik 6,57 Persen
-
Menhub Pastikan Bandara dan Pelabuhan Aceh Aman, Tapi Jalur Kereta Api Rusak Parah Disapu Air
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Bahlil: Ada Oknum Tekan Lewat Medsos Agar Pemerintah Beri Kuota Impor ke SPBU Swasta
-
Fokus dari Hulu, Kementerian PU Bangun Puluhan Sabo Dam di Aceh
-
Stok BBM Wilayah Timur RI Terjamin Usai RDMP Balikpapan Terintegrasi TBBM Tanjung Batu
-
Produksi Minyak RDMP Balikpapan Tetap Jalan Setelah Dapat Pasokan Gas dari Pipa Senipah
-
Saham-saham Komoditas Jadi Penyelamat, IHSG Kembali ke Level 8.948
-
Pemerintah Siapkan Insentif Lebaran 2026, Ada Diskon Tiket Pesawat
-
Airlangga Klaim Indonesia Resmi Swasembada Solar, Tak Perlu Impor Lagi
-
Jurus Purbaya Ciptakan Indonesia Emas 2045 lewat Ekonomi
-
Rupiah Masih Keok Lawan Dolar AS, Ditutup di Level Rp 16.876
-
Fenomena Kelebihan Bayar Pajak Membengkak