Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan dan terus bertekad untuk mengembangkan industri perikanan nasional. Terkini, dalam rapat terbatas mengenai pengembangan industri perikanan di Kantor Presiden, Selasa 13 September 2016, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah percepatan dalam rangka membangun industri perikanan nasional.
Mengawali pengantarnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan selama dua tahun belakangan yang disebutnya telah memiliki dampak langsung terhadap nelayan, utamanya nelayan-nelayan kecil. Namun demikian, Presiden meminta semua pihak untuk tidak cepat berpuas diri. Sebab, Presiden menyebut potensi kelautan Indonesia masih bisa dimanfaatkan lebih jauh.
"Dengan luas wilayah laut yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) masih di bawah 30 persen. Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal," terang Presiden dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2016).
Kabar menggembirakan juga datang dari upaya pemerintah terkait penanganan pencurian ikan di laut Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa upaya-upaya tersebut kini telah mulai menunjukkan hasilnya.
"Stok ikan laut meningkat dan ini harus dimanfaatkan. Selain untuk kesejahteraan nelayan, juga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dan kita harapkan juga bisa mendatangkan devisa bagi negara lewat ekspor," imbuhnya.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo menyerukan pembangunan industri perikanan nasional untuk memanfaatkan momentum baik yang ada sekarang ini. Sebab, selain pariwisata, industri perikanan diharapkan mampu menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya.
"Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa selain pariwisata, saya kira yang kita harapkan untuk bisa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi ada di bidang kelautan dan perikanan. Adanya kebutuhan bahan baku dari industri perikanan ini juga akan membuka kesempatan untuk peningkatan penghasilan yang lebih besar bagi rakyat kita," ucap Presiden.
Presiden Joko Widodo kemudian meminta kesigapan jajarannya untuk memastikan infrastruktur pendukung industri perikanan betul-betul dipersiapkan dengan baik. Di antaranya Presiden menyebut pasokan bahan baku ikan, fasilitas perkapalan, infrastruktur yang berkaitan dengan akses menuju pelabuhan, ketersediaan listrik pendukung industri, serta ketersediaan lahan bagi kebutuhan industri pengolahan ikan. Presiden pun meminta kesanggupan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengenai pembangunan sentra industri perikanan modern yang harus diselesaikan tahun depan.
"Untuk itu saya minta Menko Bidang Kemaritiman dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka pembangunan industri perikanan. Pangkas saja aturan-aturan yang ruwet yang menghambat investasi. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali agar sentra industri perikanan yang betul-betul modern ini paling lambat tahun depan kita harus sudah punya. Dan saya sudah disanggupi oleh Menteri KKP, Bu Susi, saya tunggu nanti tahun depan," ujarnya menutup pengantar rapat terbatas tersebut.
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang