AJI Lampung: Perempuan Jadi Tulang Punggung Kemandirian Pangan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandalampung bekerjasama dengan Oxfam menggelar diskusi keadilan pangan perempuan di Hotel Emersia Bandarlampung, Lampung, Selasa (25/4/2017).

Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan, didampingi panitia Vina Oktavia dan Eni Muslihah, menjelaskan diskusi itu menghadirkan narasumber dari Solidaritas Perempuan (SP) Lampung Umi Laila, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Female Food Hero Erna Leka, dan fasilitator dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung Wiryaningrum.

Padli Ramdan mengatakan, perempuan punya peran penting menjaga kemandirian pangan. Mereka tidak hanya menjaga agar kebutuhan pangan terdistribusi sempurna, tapi juga terproduksi dan mencukupi.

"Pada banyak sektor seperti pertanian, perikanan bahkan industri, perempuan menjadi tulang punggung agar kemandirian pangan terwujud. Tapi, keberadaan mereka sering pula disepelekan dengan upah rendah dan hak-hak yang tidak terpenuhi," katanya lagi.

Namun, menurutnya lagi, isu tentang kerja keras perempuan membangun kemandirian pangan, dan memperjuangkan hak-haknya belum menjadi perhatian utama. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga media.

Sementara itu, katanya pula, media massa masih cenderung menempatkan perempuan sebagai objek pemberitaan dengan mencari sisi sensasional belaka.

Pengabaian hak-hak perempuan di sektor ekonomi, politik, masih banyak diabaikan karena dianggap bukan isu seksi. Terutama perempuan dalam perannya sebagai produsen pangan, masih jauh dari perhatian media, kata Padli pula.

"Diskusi ini diikuti jurnalis dan NGO atau LSM sebagai peserta agar kontribusi jurnalis lebih maksimal dalam pemperjuangkan hak perempuan," katanya.

Baca Juga: Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai, Kemensos Gandeng Himbara

Menurutnya, dari masalah pangan sendiri, sebagian besar jurnalis masih berkutat pada isu komoditas pangan, seperti ketersediaan, harga, dan akses.

Isu di balik itu, seperti alih fungsi lahan, hak perempuan sebagai produsen pangan, diversifikasi pangan, maupun kebijakan pangan yang merugikan masyarakat, belum banyak tersentuh oleh media massa kebanyakan, ujar Padli Ramdan lagi. (Antara)