Suara.com - DPR mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan memprioritaskan kelancaran pelabuhan petikemas guna mendukung ekspor-impor yang mendorong perekonomian nasional.
Prioritas kelancaran pelabuhan petikemas juga mesti dikawal bersama dengan stakeholders terkait seperti Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, langkah strategis itu sudah tepat, mengingat kawasan Pelabuhan Tanjung Priok salah satu dari pusat ekonomi nasional. Kelancaran arus lalu lintas barang akan membantu perekonomian nasional.
“Kita harapkan lancarnya lalu lintas petikemas bisa berjalan hingga akhir tahun ini. Ini patut diapresiasi, sudah betul itu," kata Inas di Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Menurut Inas, kerjasama JICT dan pelabuhan petikemas lainnya seperti NPCT1, TPK Koja, Terminal 3, dan Terminal MAL dapat dicontoh oleh perusahaan BUMN lainnya.
Ditambahkan Inas, sinergi kerjasama tersebut sudah tepat dan wajib didukung untuk mengutamakan kelancaran layanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.
Terlebih lagi, Pelabuhan Tanjung Priok berperan sentral dalam mendukung arus ekspor-impor yang menopang ekonomi nasional.
Senada hal itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia juga mengapresiasi upaya kontigensi (contingency plan) dari Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL dalam rangka pengalihan layanan terminal petikemas menyusul terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja PT JICT.
Upaya kontigensi itu terbukti memperlancar arus layanan petikemas tanpa terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT, awal Agustus lalu.
"Sejauh ini, berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal petikemas dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub," ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi.
Yukki menilai, perhatian utama dari para pengusaha logistik dan forwarder adalah kelancaran layanan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurut dia, semua pihak yang terlibat tersebut telah menunjukkan upaya perhatian yang tinggi dan kerja ekstra guna mendukung kelancaran arus petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke TPK Koja, NPCT 1, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal MAL. Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik," kata Yukki.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Tangguh Bisa Kurangi Risiko Bencana
Sekadar untuk diketahui, penanganan bongkar muat kontainer Dermaga 300 meter milik JICT dipercayakan kepada TPK Koja hingga akhir tahun 2017. Kegiatan lalu lintas arus petikemas berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.
Tag
Berita Terkait
-
Hapus Impunitas Oknum Aparat, Komisi XIII DPR Didorong Masukkan Revisi UU 31/97 ke Prolegnas
-
Anak Jurnalis Korban Pembunuhan Ngadu ke DPR, Soroti Ketimpangan Perlakuan Hukum Sipil dan Militer
-
Eko Patrio dan Keluarga 'Siap' Kembali ke Rumah, Pasca Penjarahan 6 Bulan Lalu
-
Nonaktif dari Anggota DPR, Eko Patrio Kini Punya Tugas Baru
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?