Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan impor bawang putih. Permintaan ini disampaikan karena kebijakan ini belum mampu membantu penurunan harga komoditas tersebut di pasaran.
"Saat ini, lebih dari 50 persen kebutuhan bawang putih di dalam negeri dipenuhi dari impor. Meski, impor bawang putih diterapkan tanpa menggunakan skema kuota, namun dinilai belum mampu membuat harga komoditas tersebut stabil," kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Menurut dia, pemerintah harus menelusuri penyebab dari tingginya harga bawang putih di pasaran.
Jika memang murni karena permintaannya meningkat, maka pasokan harus ditambah.
"Tapi yang pasti ini terkait permintaan dan penawaran. Kalau ada kenaikan berarti kekurangan di sisi pasokan, ini yang harus ditelusuri. Kalau sistem kuota masih menjadi salah satu penyebab, tapi kalau dengan tarif, mungkin izin impornya yang terlambat atau mungkin proses di karantina lebih lama," ujarnya.
Selain itu, lanjut Enny, dengan keterbatasan produksi bawang putih di dalam negeri, saat ini importasi menjadi satu-satunya jalan keluar agar pasokan dan harga tetap terjaga.
Namun, Enny mengharapkan, impor yang dilakukan tidak sampai membuat petani bawang putih lokal rugi.
"Impor sebenarnya tidak apa-apa asal tidak mengganggu petani kita. Untuk bawang putih porsi impor memang masih besar, karena itu hanya bisa diproduksi di dataran tinggi," tandas dia.
Pada 2018, Kementerian Pertanian telah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) komoditas bawang putih sebesar 450.000 ton.
Sedangkan realisasi importasi bawang putih pada 2018 tergantung kepada surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.
Saat ini, Kemendag telah menerbitkan persetujuan impor sebanyak 125.984 ton kepada 13 perusahaan pemilik angka pengenal importir (API) umum dan dua API-P sebesar delapan ribu ton bawang putih.
Mengutip situs Info Pangan Jakarta, harga bawang putih tertinggi berada di Pasar Cibubur sebesar Rp75.000 per kg dan terendah di Pasar Cengkareng senilai Rp28.000 per kg, dengan harga rata-rata untuk pasar di Jakarta sebesar Rp40.484 per kg. (Antara)
Berita Terkait
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
Indef: Pedagang Thrifting Informal, Lebih Bahaya Kalau Industri Tekstil yang Formal Hancur
-
Impor Teksil Ilegal Lebih Berbahaya dari Thrifting
-
Ekonom : Sikat Gudang Penyelundup Thrifting tapi Beri Napas Pedagang Eceran!
-
Ekonom Sebut Moratorium Cukai Rokok Lebih Untung Bagi Negara Dibanding Kenaikan
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Menaker Mau Tekan Kesenjangan Upah Lewat Rentang Alpha, Solusi atau Masalah Baru?
-
Pati Singkong Bisa Jadi Solusi Penumpukan Sampah di TPA
-
BRI Terus Salurkan Bantuan Bencana di Sumatra, Jangkau Lebih dari 70.000 Masyarakat Terdampak
-
Laporan CPI: Transisi Energi Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan di Maluku
-
SPBU di Aceh Beroperasi Normal, BPH Migas: Tidak Ada Antrean BBM
-
Purbaya Gelar Sidang Debottlenecking Perdana Senin Depan, Selesaikan 4 Aduan Bisnis
-
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI: 5,2% di 2025, 5,4% pada 2026
-
Menaker Yassierli Klaim PP Pengupahan Baru Hasil Kompromi Terbaik: Belum Ada Penolakan Langsung
-
Purbaya Sentil Balik Bank Dunia soal Defisit APBN: Jangan Terlalu Percaya World Bank!
-
Bank Mandiri Dorong Akselerasi Inklusivitas, Perkuat Ekosistem Kerja dan Usaha Ramah Disabilitas