Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan mitra strategis untuk memperkuat program BLK Komunitas. Kemitraan strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelatihan hingga kemandirian BLK Komunitas.
"Selain kerja sama pembangunan BLK Komunitas, baru saja kami melakukan penandatanganan kemitraan strategis untuk membangun kemandirian BLK komunitas. Setelah diberikan sarana, peralatan, dan program pelatihan, kita dorong agar terbangun kemitraan untuk kemandirian BLK Komunitas," kata Menaker, Ida Fauziyah dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BLK Komunitas Tahap II Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (30/9/2021).
Ida mengatakan, saat ini kondisi pasar kerja sangat dinamis seiring pesatnya dinamika dunia usaha dan industri. Untuk itu, pelatihan vokasi harus mampu mengimbangi dinamika tersebut dengan terus menyesuaikan diri dengan potensi ekonomi setempat.
"BLK kita dorong agar memiliki inisiatif bermitra, sehingga tercapai kemandirian BLK itu sendiri. Jadi mereka benar-benar ada kemitraan setempat, tidak secara nasional," ujarnya.
Dengan adanya kemitraan setrategis ini, Ida yakin lulusan BLK Komunitas tidak hanya mampu masuk ke pasar kerja, namun juga berwirausaha secara mandiri.
"BLK komunitas ini harus bisa merespons kebutuhan pasar kerja. Untuk itu, pelatihan dan jurusan yang diambil harus menyesuaikan demand pasar kerja. Sehingga outputnya mampu memenuhi pasar kerja atau melahirkan wirausahawan," katanya.
Penandatanganan PKB BLK Komunitas Tahap II Tahun 2021 menandai dimulainya pembangunan 267 BLK Komunitas. Sebelumnya pada tahap I, telah dilakukan penandatanganan PKB BLK Komunitas bersama 520 lembaga. Sehingga secara keseluruhan, di tahun 2021 Kemnaker akan membangun 787 BLK Komunitas.
"Ini adalah salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja indonesia melalui pembangunan BLK Komunitas berbasis keagamaan. Tahun 2020, kami juga telah membangun BLK berbasis serikat pekerja dan serikat buruh," jelasnya.
Baca Juga: Kunjungi Sulut, Menaker: Penerima BSU Tidak Dikenakan Biaya Administrasi
Berita Terkait
-
Informasi Status BSU Kemnaker, Sudah Terdaftar BLT Subsidi Gaji atau Belum?
-
Kemnaker Terus Berupaya Turunkan Angka Pengangguran, Ini Strateginya
-
Kemnaker Perkuat Sinergi Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja/Buruh
-
Catat! Bantuan Subsidi Upah 2021 Hanya Disalurkan Lewat Bank Ini
-
Kemnaker Dukung Kebijakan Ekonomi Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi