Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa Starlink, layanan internet berbasis satelit, tidak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah dan harus membayar pajak seperti operator lainnya.
"Intinya, apa yang dibebankan kepada operator seluler atau operator telekomunikasi di Indonesia harus juga dibebankan kepada Starlink, supaya level of playing field-nya sama," ujar Budi Arie saat ditemui di Badung, Bali, pada hari Minggu (19/5/2024).
Budi menambahkan bahwa jika operator lain membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), maka Starlink juga harus memenuhi kewajiban pajak yang sama.
“Tidak ada (insentif khusus). Cuma Starlink mau berusaha di Indonesia, (kami bilang) oke,” ujar Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa layanan Starlink dapat membantu Indonesia mengatasi masalah internet di daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut Budi, Indonesia menghadapi tantangan geografis dalam memenuhi kebutuhan akses internet bagi masyarakatnya. Sebagai negara kepulauan, diperlukan alternatif teknologi untuk mengatasi masalah ini, salah satunya melalui penggunaan satelit.
"Untuk daerah terluar, menggunakan kabel tidak mungkin. Menggunakan teknologi lain juga kurang efektif. Jadi, solusinya adalah menggunakan satelit," ujar Budi.
Budi menyebutkan bahwa saat ini, pemerintah memfokuskan penggunaan Starlink untuk melayani sektor pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peluncuran Starlink dilakukan di sebuah puskesmas di Denpasar, Bali.
"Kami arahkan sementara ini untuk sektor pendidikan dan kesehatan," kata Budi Arie.
Baca Juga: Kominfo soal Internet 6G: Indonesia Negara Konsumen Teknologi, Bukan Produsen
CEO Tesla Inc. dan SpaceX, Elon Musk, tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, untuk meresmikan peluncuran Starlink bersama Presiden Joko Widodo, yang dijadwalkan berlangsung di Denpasar, Bali, pada Minggu siang.
Beberapa menteri yang hadir dalam peluncuran Starlink adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Berita Terkait
-
Cara Langganan dan Biaya Internet Starlink di Indonesia Pakai Perangkat VSAT
-
Telkomsat dan Starlink Tandatangani Kerja Sama Layanan Segmen Enterprise di Indonesia
-
Internet Starlink Ancam Indihome dkk, Kominfo: Ini Kan Solusi Alternatif
-
Starlink Bayar Puluhan Miliar Rupiah Buat Jualan Internet di Indonesia
-
Kominfo soal Internet 6G: Indonesia Negara Konsumen Teknologi, Bukan Produsen
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Rincian Perubahan Harga BBM Pertamina Per Hari Ini
-
Harga BBM Turun per 1 Juli 2026: Pertamax Turbo dan Pertamina Dex Lebih Murah
-
QuickPro Apakah Platform Investasi Resmi Berizin di Indonesia? Ini Penjelasannya
-
Berlaku Besok, IESR Ungkap Bahayanya Penerapan B50
-
J Trust Bank (BCIC) Rombak Jajaran Direksi
-
Insentif Mobil Listrik Tak Kunjung Jelas, Kemenperin Khawatir Penjualan Tertahan
-
Target Swasembada Garam 2027 Dinilai Sulit Tercapai Tanpa Reformasi Impor
-
BUMN Logistik Baru Mulai Terbentuk, Merger dari 7 Perusahan
-
Vonis Nadiem Makarim Jadi Sorotan Media Internasional: Investor Asing Semakin Tak Percaya
-
Tujuh BUMN Logistik Resmi Melebur di bawah PT Multi Terminal Indonesia