Suara.com - Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam Global Crypto Adoption Index 2025 yang dirilis Chainalysis pada 2 September 2025.
Jika tahun 2024 berhasil masuk tiga besar dunia, tahun ini Indonesia terlempar ke peringkat tujuh.
Dalam laporan terbarunya, Chainalysis menghapus sub-indeks "Retail DeFi value received ranking". Alasan mereka, meskipun DeFi menyumbang volume global, porsi aktivitas penggunanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan platform terpusat.
Chainalysis menggantikan sub-indeks itu dengan yang baru, yakni "Institutional centralized service value received ranking". Ini yang mengukur aktivitas institusional, yaitu transfer di atas US$1 juta dari entitas besar seperti hedge fund, kustodian, dan investor profesional.
"Jika tetap dijadikan kategori mandiri, menimbulkan penekanan yang tidak proporsional pada perilaku yang relatif niche. Dengan menghapusnya (Retail DeFi value received ranking-Red), indeks memberikan bobot yang lebih merata pada aktivitas tingkat pengguna di berbagai jenis layanan. Sehingga menghasilkan ukuran adopsi akar rumput yang lebih akurat dan representatif," tulis Chainalysis di laporan itu.
Dengan ini, indeks tak hanya memotret adopsi ritel, tapi juga arus institusional yang makin menunjukkan kripto sudah masuk arus utama.
Menurut pengamat kripto Vinsensius Sitepu, turunnya peringkat Indonesia dalam adopsi kripto di 2025 ini, pangkal masalahnya bukan karena adopsi di dalam negeri melemah, tapi karena Chainalysis mengubah metodologi pengukurannya.
"Sub-indeks DeFi retail value received yang selama ini jadi kekuatan Indonesia dihapus, lalu diganti dengan indikator transaksi institusional bernilai lebih dari satu juta dolar," kata Vinsensius kepada suara.com, Kamis 4 September 2025.
Vinsensius mengatakan, langkah ini terasa agak timpang. Chainalysis beralasan Decentralized Finance (DeFi) hanya dianggap "niche" dan tidak mewakili keterlibatan akar rumput.
Namun faktanya, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, DeFi justru pintu masuk utama jutaan pengguna ritel.
"Menyebutnya tidak relevan sama saja menutup mata terhadap pola adopsi kripto paling riil di lapangan," ujarnya.
Perubahan metodologi ini akhirnya menguntungkan negara dengan basis institusional besar, seperti Amerika Serikat yang punya ekosistem Exchange-Traded Fund (ETF) matang.
Sebaliknya, negara seperti Indonesia yang unggul di ritel dan DeFi jadi kelihatan kendor. Padahal dari sisi jumlah pengguna dan transaksi ritel, kita masih sangat kuat.
Dengan kata lain, kata Vinsensius, klaim bahwa indeks 2025 ini kini lebih "mewakili akar rumput" terasa kontradiktif.
"Justru menghapus DeFi membuat gambaran adopsi jadi berat sebelah, condong ke arah institusi besar dan pasar maju. Kalau tujuannya benar-benar ingin menggambarkan adopsi global secara seimbang, seharusnya bobot DeFi tidak dihapus, melainkan disesuaikan," ungkap Vinsensius.
Berita Terkait
-
Harga Bitcoin Justru Melonjak di Tengah Perang, Kok Bisa?
-
Investasi Saham RI, AS, Kripto, hingga Reksa Dana Kini Bisa Diakses dari Satu Aplikasi
-
Bali Disiapkan Jadi Hub Kripto Global, Platform Mulai Bergerak Ekspansi
-
4 Bulan Tanpa Kejelasan, Korban Akademi Kripto Desak Polda Metro Segera Periksa Timothy Ronald
-
Dari Edukasi hingga Inovasi: Perjalanan 6 Tahun Platform Kripto di Indonesia
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Harapan Konsumen Properti: Bunga KPR Jangan Tinggi-Tinggi!
-
Genjot Produktivitas Sapi Nasional, DPD RI Dorong Revitalisasi Vokasi Peternakan
-
Pelaku Industri Dorong Pendekatan Pengurangan Risiko Tembakau di RI
-
Menkeu Purbaya Masih Optimistis IHSG Tembus 10.000 Tahun Ini
-
Mau Jual Emas dan Untung Besar? Ya di Raja Emas Indonesia Saja!
-
Menkeu Bantah Hoaks Uang Negara Tinggal Rp120 Triliun
-
Celios Dukung Pemerintah Beri Insentif Fiskal Berbasis Penyerapan Tenaga Kerja
-
Pelindo dan 14 BUMN Luncurkan Kolaborasi TJSL di Raja Ampat, Perkuat Kemandirian Masyarakat 3T
-
IESR Bongkar Dampak dari Kebijakan Bebas Pajak Kendaraan Listrik Dihapus
-
Dihantam Tarif AS, ESDM Justru Percepat Ambisi Energi Surya 100 GW