- Amerika Serikat melancarkan operasi militer pada Sabtu, 3 Januari 2026, berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro di Caracas.
- Pasca penangkapan, Maduro dibawa ke kapal USS Iwo Jima dan Jaksa Agung AS menyatakan ia akan disidang di New York.
- Trump menegaskan AS akan mengelola Venezuela sementara waktu dan menerapkan doktrin baru demi dominasi komersial serta energi Barat.
Suara.com - Dunia internasional dikejutkan oleh operasi militer kilat yang dilancarkan Amerika Serikat ke jantung pertahanan Venezuela pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari waktu setempat.
Serangan udara besar-besaran yang mengguncang ibu kota Caracas berakhir dengan pengumuman dramatis dari Presiden AS, Donald Trump, bahwa pasukan Negeri Paman Sam telah berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.
Operasi yang berlangsung sebelum fajar pada Sabtu, 3 Januari 2026, tersebut melibatkan pemboman titik-titik strategis di Caracas.
Tak lama setelah ledakan mereda, Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dilaporkan telah diterbangkan keluar dari wilayah Venezuela.
Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump mengunggah sebuah foto yang mengonfirmasi keberhasilan misi tersebut.
"Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" tulis Trump dalam keterangan foto yang memperlihatkan pemimpin sosialis tersebut berada di atas kapal perang Amerika Serikat.
Penangkapan ini menandai eskalasi militer AS yang paling berani di Amerika Latin sejak invasi Panama pada tahun 1989.
Jaksa Agung AS, Pam Bondi, menyatakan bahwa Maduro akan segera menghadapi persidangan di New York atas berbagai tuduhan berat, termasuk keterlibatan dalam jaringan terorisme narkotika (narco-terrorism).
Kronologi Serangan AS di Venezuela
Baca Juga: Caracas Membara! Ratusan Pendukung Bentengi Istana Miraflores Usai Trump Klaim Sukses Tangkap Maduro
Penangkapan Maduro bukanlah kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Hal ini merupakan puncak dari kampanye tekanan militer dan ekonomi yang intensif sejak Trump kembali menjabat di periode keduanya.
Sejak September 2025, Angkatan Laut AS telah mengumpulkan armada besar di lepas pantai Venezuela, melakukan pencegatan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba, serta menyita kapal tanker minyak milik pemerintah Caracas.
Operasi pembersihan di jalur perairan Karibia dan Pasifik tersebut dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 110 orang.
Meski kelompok hak asasi manusia memperingatkan adanya potensi kejahatan perang, Gedung Putih tetap bergeming dengan alasan stabilitas keamanan kawasan dari ancaman geng kriminal seperti Tren de Aragua yang telah dicap sebagai organisasi teroris oleh Washington.
Ketegangan mencapai titik didih pada akhir November 2025 ketika Trump memberikan ultimatum kepada Maduro untuk melepaskan kekuasaannya.
Maduro secara tegas menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa dirinya tidak menginginkan perdamaian layaknya seorang budak dan menuduh AS hanya menginginkan kendali atas cadangan minyak Venezuela yang melimpah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
Pilihan
Terkini
-
Nama-nama di Balik Bursa Kripto ICEX, Benarkah Ada Haji Isam dan Happy Hapsoro?
-
Dilema Pengetatan Defisit APBD 2026: Antara Disiplin Fiskal dan Risiko Penurunan Belanja
-
Kelanjutan Proyek PLTN Tinggal Tunggu Perpres dari Prabowo
-
Tak Terbukti Dumping, RI Bisa Kembali Ekspor Baja Rebar ke Australia
-
Penggunaan SPKLU PLN Naik Hampir 500 Persen Saat Libur Nataru
-
Aturan Baru Soal Akuntan Dinilai Buka Peluang Kerja untuk Gen Z
-
Purbaya Siapkan Pembangunan Sekolah Terintegrasi Impian Prabowo, Apa Itu?
-
Ganti Jibor dengan INDONIA, BI Mau Buat Pasar Keuangan Lebih Transparan
-
Awas Bubble Pecah! Bahaya Mengintai saat IHSG Menuju Rp 10.000
-
Gelar RUPSLB, BTN Tambah Jajaran Komisaris dari Lingkungan Pemerintah