Pengusaha Soroti Risiko Ekonomi di Balik Imbauan WFH dan Pembatasan BBM Subsidi

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja nasional dan energi dengan sejumlah catatan kritis. 

Dunia usaha menilai kebijakan tersebut perlu dirancang lebih adaptif agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi di tengah tekanan global.

Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, menyebut pelaku usaha memahami langkah pemerintah sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga energi dan gejolak geopolitik. 

"Namun, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tetap menjaga produktivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Salah satu sorotan utama tertuju pada kebijakan work from home (WFH) yang diimbau diterapkan satu hari dalam sepekan. 

APINDO menilai kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan secara seragam di semua sektor usaha.

"Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga keputusan paling efektif justru berada di tingkat masing-masing perusahaan," kata Shinta.

Menurutnya, penerapan WFH tanpa mempertimbangkan kondisi operasional berpotensi memicu inefisiensi hingga disrupsi produksi. 

Bahkan, kebijakan tersebut dinilai bisa kontraproduktif jika mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, misalnya karena fenomena long weekend.

Baca Juga: Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan

Selain isu tenaga kerja, ia juga menyoroti kebijakan refocusing anggaran pemerintah. 

Dunia usaha mengingatkan agar efisiensi belanja tidak menyasar sektor produktif yang memiliki efek berantai terhadap ekonomi.

"Karena itu, refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pertumbuhan," ucap Shinta.

APINDO menilai pemangkasan belanja produktif berisiko menekan aktivitas sektor riil, termasuk konstruksi, industri pendukung seperti semen dan baja, hingga sektor UMKM yang bergantung pada proyek pemerintah.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan BBM subsidi juga dinilai perlu kejelasan teknis di lapangan. 

Pelaku usaha menyoroti potensi perbedaan interpretasi yang bisa menghambat distribusi barang dan logistik.