- IMF dan investor global mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui kebijakan fiskal serta moneter yang kredibel.
- Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menyatakan stabilitas harus menjadi pijakan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
- Pemerintah perlu memperjelas strategi pembiayaan jangka panjang serta mengembangkan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar.
Suara.com - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan apresiasi terhadap perekonomian Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan investor global mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas melalui kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, serta sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal.
Ia mengingatkan capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Stabilitas yang telah terjaga justru harus menjadi pijakan untuk langkah yang lebih strategis ke depan, terutama dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Fakhrul menegaskan bahwa stabilitas bukanlah tujuan akhir.
“Stabilitas adalah titik awal, bukan titik akhir. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengubah stabilitas itu menjadi kekuatan—kekuatan untuk membiayai pertumbuhan, memperluas ruang kebijakan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi kita di dunia yang tidak lagi sederhana,” ucap Fakhrul, ditulis Jumat (17/4).
Menurut Fakhrul, pengakuan dari IMF dan investor global memang patut diapresiasi. Namun, ia menilai narasi ekonomi Indonesia perlu didorong lebih jauh, tidak hanya berhenti pada stabilitas, tetapi juga pada kemampuan membiayai pertumbuhan secara strategis dan berkelanjutan.
Ia menilai pendekatan Bank Indonesia yang menekankan kredibilitas kebijakan, adaptasi terhadap dinamika global, serta penguatan kemitraan internasional sudah berada di jalur yang tepat.
Meski demikian, ada dua aspek penting yang perlu diperkuat, yakni pengembangan sumber pendanaan baru dan komunikasi kebijakan fiskal yang lebih jelas.
Fakhrul menyoroti bahwa selama ini pemerintah cenderung mengandalkan narasi disiplin fiskal, seperti menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang yang terkendali. Meski penting, pendekatan tersebut dinilai belum cukup menjawab kebutuhan pasar saat ini.
“Selama ini, kita terlalu nyaman dengan narasi disiplin fiscal dengan defisit di bawah 3%, rasio utang terjaga. Itu penting, tapi belum cukup. Pasar hari ini ingin tahu lebih dari itu: what is the funding story? dan how credible is the path forward?,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya pergeseran komunikasi kebijakan fiskal dari sekadar berbasis aturan menuju strategi yang lebih komprehensif.
Baca Juga: Kunjungan Kerja ke AS, Purbaya Yakin Dana Asing Bakal Lebih Banyak Masuk Indonesia
Pemerintah, kata dia, perlu secara terbuka menjelaskan arah pembiayaan jangka menengah hingga panjang, termasuk sumber dana, komposisi, dan pengelolaan risikonya.
“Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pasar tidak hanya menghargai disiplin, tetapi juga kejelasan arah. Kita perlu mulai lebih eksplisit, dari mana sumber pembiayaan pertumbuhan akan datang, bagaimana komposisinya, dan bagaimana risiko-risikonya dikelola,” ujarnya.
Di tengah perubahan struktur ekonomi global, kebutuhan akan sumber pendanaan alternatif juga semakin mendesak. Fakhrul menilai ketergantungan pada pembiayaan berbasis mata uang kuat seperti dolar AS menimbulkan biaya yang tidak kecil.
“Ketergantungan pada sumber pendanaan global berbasis mata uang kuat seperti dolar menciptakan biaya yang tidak kecil. Di sinilah pentingnya Indonesia mulai lebih agresif membangun alternatif, termasuk melalui skema local currency settlement,” kata Fakhrul.
Ia melihat peluang dari pemanfaatan mata uang dengan imbal hasil rendah seperti offshore renminbi (CNH) sebagai sumber likuiditas yang lebih efisien, terutama untuk mendukung perdagangan dan investasi bilateral.
“Ke depan, kita harus mulai melihat bahwa tidak semua pembiayaan harus mahal. Likuiditas global itu tidak homogen. Ada kantong-kantong likuiditas dengan biaya lebih rendah, dan kita harus bisa mengaksesnya, baik melalui kerja sama bilateral maupun desain instrumen keuangan yang lebih inovatif,” tambahnya.
Berita Terkait
-
Investor Belanda Jajaki Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Ekonomi di Papua
-
Ribuan Merek Tekstil Global Ramaikan Indo Intertex 2026 di JIExpo Kemayoran
-
OJK dan BEI Bongkar Data Pemilik Saham RI, Berharap Genjot Transparansi
-
Purbaya Tolak Bantuan IMF, Yakin Dana SAL Rp 420 T Milik Pemerintah Masih Cukup
-
China Mengakui Analisis IMF: Dunia Global Terancam Krisis Lebih Buruk
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat
-
DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce
-
Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah