Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan kualitas Ujian Nasional (UN) untuk pelajar Sekolah Menengah Atas dan sederajat pada tahun ini,
"Soal UN pada tahun ini kualitasnnya merujuk pada TIMSS dan PISA sehingga UN ini bukan hanya menjadi 'sampling' tapi juga sensus sehingga UN berguna untuk pemetaan dan perbaikan proses belajar-mengajar kita," kata Mendikbud Muhammad Nuh di Jakarta, Minggu.
TIMSS adalah Trends in International Mathematics and Science Study dan PISA adalah Programme for International Student Assessment (PISA) yaitu sistem penelitian yang digunakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk pelajar mulai usia 15 tahun mengenai pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam dan membaca.
"Kategorinya adalah 20 persen sulit, 70 persen sedang dan 10 persen mudah, namun kisi-kisi soal tetap sama hanya kesulitannya saja yang berbeda, sehingga UN dapat menjadi ukuran untuk perbaikan internal maupun referensi yang bisa diapakai secara internasional," tambah Nuh.
Ia juga mengaku tidak menargetkan persentase kelulusan peserta UN. "Kami tidak pernah menargetkan kelulusan, karena sampai saat ini sudah 99 persen lulus, jadi mau diapakan lagi? Kami mengejar kualitas baik kualitas pelaksanaan maupun kualitas hasil yaitu UN sebagai pemetaan rinci tiap satuan pendidikan per mata pelajaran dan kualitas sebagai integrasi vertikal untuk penerimaan ke Perguruan Tinggi Negeri," ungkap Nuh.
Integritas vertikal artinya hasil pendidikan dasar bisa dipakai untuk masuk di pendidikan menengah, dan hasil pendidikan menengah bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri.
Namun Kemendikbud tidak membuat aturan baku mengenai komposisi nilai UN dan nilai rapor sebagai persyaratan masuk PTN karena penerimaan mahasiswa baru menjadi kewenangan masing-masing PTN karena berpedaan penilaian nilai rapor.
"Sekarang nilai UN masuk rumus kalkulasi diterima atau tidak ke PTN, jadi nilai UN harus diserahkan langsung ke PTN untuk diolah dan ada rumusan nilainya," tambah Nuh.
Namun ia menghimbau agar para siswa tidak perlu bersikap berlebihan terhadap UN. "Tidak perlu berlebihan menanggapi UN dan tidak usah percaya isu mengenai bocoran soal atau jawaban, biasakan terlatih bekerja dengan jujur," tegas Nuh.
Jangan Percaya Kunci Jawaban
Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin minta kepada seluruh siswa jangan percaya adanya kunci jawaban yang beredar saat pelaksaan UN. Ditegaskan, soal UN tidak mungkin bocor karena dijaga ketat.
"Jadi sekali lagi jangan percaya dan tergiur bila ada yang menawarkan adanya kunci jawaban untuk menjawab soal ujian tersebut," ujar dia.
Hal senada dikatakan Kepala Polda Jawa Barat, Irjen Mochamad Iriawan. Ia mengimbau kepada seluruh peserta UN agar tidak percaya kepada kunci jawaban yang beredar saat pelaksanaan ujian.
"Setiap peserta UN harus percaya kepada kemampuannya masing-masing, karena kunci jawaban tersebut sudah pasti palsu, karena dalam pelaksanaan UN lembar soal dijaga ketat oleh kami dan dijamin tidak akan bocor," kata Iriawan.
Menurutnya, lembar soal yang didistribusikan juga dijaga ketat oleh anggotanya yang dibantu petugas keamanan lainnya seperti dari TNI maupun pengamanan langsung dari pemerintah daerah setempat, sehingga sangat kecil kemungkinan akan terjadi kebocoran lembar soal UN. Jika nantinya ada yang sengaja memberikan kunci jawaban, maka pelajar tidak perlu takut segera laporkan kepada yang berwajib seperti polisi.
Selain itu, pihaknya juga akan memburu siapa oknum yang membocorkan kunci jawaban soal UN itu, jika ditemukan akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, yang terpenting, seluruh peserta UN percaya diri akan kemampuannya karena jika ada kunci jawaban yang beredar maka pihakanya yakin itu adalah palsu dan hanya ingin menjerumuskan saja.
"Kami juga sudah menugaskan kepada seluruh anggota polisi yang dibawah Polda Jabar untuk meningkatkan pengamanan mulai dari pendistribusian sampai penyimpanan soal UN tersebut, bahkan kami juga sudah menyiagakan anggota untuk berjaga di setiap sekolah yang digunakan UN dengan menggunakan pakaian bebas," tambahnya.
Di sisi lain, pihaknya juga menjamin pelaksanaan UN tahun ini akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib karena dalam pelaksanaan UN ini pihaknya sudah menginstruksikan kepada masing-masing polres untuk melakukan penjagaan. Bahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintag Provinsi Jabar terkait pelaksanaan UN ini. (Antara)
Berita Terkait
-
MAN 1 Yogyakarta Fasilitasi Sosialisasi TKA 2025
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
Di Balik Pesona Komodo: Sentuhan Harapan untuk Pendidikan Anak dari Sebuah Alat Tulis
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Bangunan Sekolah Rusak, Siswa SD Negeri 1 Bone Raya Belajar di Masjid
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO