Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi banyaknya kritik yang ditujukan kepadanya. Kritik itu muncul saat dia mengingatkan program 'kartu sakti' Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak punya dasar hukum.
"Itu itikad baik, kami berkepentingan sekali untuk tidak ada pelanggaran di awal-awal, itu aja. Masa ngomong ngingetin orang, 'awas ada lobang' kok dianggap salah. Harusnya diapresiasi," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Fahri mengatakan, dalam agama dijelaskan mengingatkan kebaikan kepada orang lain adalah suatu tindakan terpuji.
"Mungut duri di jalan aja itu pahalanya besar. (KIP-KIS tak punya dasar hukum) Ini kan mengingatkan, bahwa semua keputusan dan program kabinet harus ada dasar hukumnya. Harusnya dapat reward, bukan dikecam karena dianggap mengganggu. Ini nggak mengganggu kok," tegasnya.
Fahri memang sempat mengkritik kebijakan 'kartu sakti' Presiden Jokowi ini. Menurutnya, kartu ini tidak memiliki landasan hukum. Dia juga mempertanyakan anggaran program ini dari mana, sebab dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ditujukan untuk kartu sakti itu.
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah : Prabowo Fokus Putus Rantai Ketimpangan Kaya dan Miskin
-
Kiamat Rumah Tapak? Orang Indonesia di Masa Depan Harus Hidup Vertikal
-
Tepis Salah Paham Ekonomi Prabowo, Fahri Hamzah: SDA Harus Dikuasai Negara, Bukan Korporasi
-
Fahri Hamzah Merespons Pernyataan Saiful Mujani Soal 'Jatuhkan Prabowo'
-
Isu Jatuhkan Prabowo Mencuat, Fahri Hamzah Minta Jangan Kasih Ruang: Dunia Lagi Kacau
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?