Suara.com - Pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung di Barisan Relawan Jokowi Presiden menilai pernyataan Jokowi semalam di Istana Kepresidenan, sudah tepat. Jokowi menginginkan agar jangan ada kriminalisasi dan intervensi terkait permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri.
"Kan, Presiden itu tidak boleh intervensi teknis masalah hukum. Sebagai kepala pemerintahan, bisa mengatur kebijakan yang global. Artinya, bisa mendamaikan antara lembaga, mengkoordinasikan antar lembaga. Itu tindakan Presiden sudah benar," kata Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden, Syafti Hidayat, kepada suara.com.
Syafti mengatakan KPK dan Polri harus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik mungkin dan sebagai lembaga penegak hukum harus bersih dari orang-orang yang tidak benar.
"Mereka itu harus bersihkan diri sendiri karena negara ini membutuhkan penegak hukum yang bersih, baik Polri maupun KPK," kata Syafti. "Karena kita tidak bisa menegakkan hukum dengan sapu yang kotor."
Rencana Presiden Jokowi untuk membentuk tim independen untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat menyikapi penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, dinilai Syafti sudah tepat.
"Kan presiden sudah memberikan kewenangan kepada tim independen itu untuk membantu menyelesaikan. Mereka terdiri dari orang berpengalaman. Jokowi memilih orang yang tepat, independen, dan tidak punya kepentingan di KPK maupun Polri. Mereka bisa memberi masukan yang tepat kepada Presiden," kata Syafti.
Barisan Relawan Jokowi Presiden, kata Syafti, akan tetap mendukung sikap Presiden untuk menjadikan KPK dan Polri bersih.
Sejumlah kalangan menilai sikap Presiden Jokowi dalam menangani masalah di KPK dan Polri tidak tegas dan tidak menghilangkan kekecewaan masyarakat, terutama yang selama ini memilih Jokowi menjadi Presiden. Masyarakat antikorupsi berharap Jokowi mau turut campur tangan untuk menyelamatkan KPK yang sekarang "diserang" secara bertubi-tubi.
Berita Terkait
-
AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Bukan Indonesia! Vietnam Disebut Negara ASEAN Paling Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
-
Danantara Housing Expo 2026 Hadir untuk Wujudkan Rumah Idaman, Tawarkan DP Mulai 1%
-
5 Rekomendasi Drama China Tayang Agustus 2026: Dari Romansa Modern hingga Costume Drama
-
5 Serum Vitamin C dan Niacinamide untuk Cerahkan Kulit Kusam, Mulai Rp20 Ribuan
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI
-
Lewat BRI Peduli, PMI di Taiwan Dibekali Literasi Keuangan dan Strategi Mengembangkan Usaha
-
Putusan MK soal Usia Wapres Langsung Berlaku 3 Hari, Kenapa Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?
-
Presiden Argentina Ribut dengan Presiden Brasil: Dia Pencuri dan Korup