Suara.com - Pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung di Barisan Relawan Jokowi Presiden menilai pernyataan Jokowi semalam di Istana Kepresidenan, sudah tepat. Jokowi menginginkan agar jangan ada kriminalisasi dan intervensi terkait permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri.
"Kan, Presiden itu tidak boleh intervensi teknis masalah hukum. Sebagai kepala pemerintahan, bisa mengatur kebijakan yang global. Artinya, bisa mendamaikan antara lembaga, mengkoordinasikan antar lembaga. Itu tindakan Presiden sudah benar," kata Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden, Syafti Hidayat, kepada suara.com.
Syafti mengatakan KPK dan Polri harus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik mungkin dan sebagai lembaga penegak hukum harus bersih dari orang-orang yang tidak benar.
"Mereka itu harus bersihkan diri sendiri karena negara ini membutuhkan penegak hukum yang bersih, baik Polri maupun KPK," kata Syafti. "Karena kita tidak bisa menegakkan hukum dengan sapu yang kotor."
Rencana Presiden Jokowi untuk membentuk tim independen untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat menyikapi penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, dinilai Syafti sudah tepat.
"Kan presiden sudah memberikan kewenangan kepada tim independen itu untuk membantu menyelesaikan. Mereka terdiri dari orang berpengalaman. Jokowi memilih orang yang tepat, independen, dan tidak punya kepentingan di KPK maupun Polri. Mereka bisa memberi masukan yang tepat kepada Presiden," kata Syafti.
Barisan Relawan Jokowi Presiden, kata Syafti, akan tetap mendukung sikap Presiden untuk menjadikan KPK dan Polri bersih.
Sejumlah kalangan menilai sikap Presiden Jokowi dalam menangani masalah di KPK dan Polri tidak tegas dan tidak menghilangkan kekecewaan masyarakat, terutama yang selama ini memilih Jokowi menjadi Presiden. Masyarakat antikorupsi berharap Jokowi mau turut campur tangan untuk menyelamatkan KPK yang sekarang "diserang" secara bertubi-tubi.
Berita Terkait
-
AS Kecele? Pakar Bongkar Rahasia Doktrin Mozaik: Iran Hydra, Bukan Ular yang Mati Jika Dipenggal!
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
KPK Tegaskan Tak Hentikan Penyelidikan Kasus MBG Meski Kejagung Sudah Tetapkan Tersangka
-
Usai 10 Jam Diperiksa, Sony Sonjaya Keluar dengan Kepala Tegak Tanpa Sepatah Kata
-
Direksi Baru BEI Langsung Temui DPR, Reformasi Pasar Modal dan Integritas Jadi Prioritas
-
Kemensos Pastikan 8 Titik Sekolah Rakyat Permanen Masuk Tahap Konstruksi
-
Kasus Korupsi MBG Meluas, 41 Nama Diduga Terlibat usai Penyidik Telusuri Ponsel Sony Sonjaya
-
Kemendagri Percepat Implementasi SP2D Online untuk Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah
-
Kantongi Uang Saku dan Bayar Sendiri Rp233 Juta, Davina Karamoy Beberkan Alur Umrah Bareng Hanania
-
Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Pimpinan DPR Siap Temui Massa Aksi Besok
-
BGN Jawab Protes Pengusaha, Penghentian MBG Saat Libur Sekolah Demi Efisiensi Anggaran
-
DPR dan OJK Sepakat Benahi Tata Kelola Bursa, Pengawasan Pasar Modal Bakal Diperketat