Suara.com - Pendukung Presiden Joko Widodo yang tergabung di Barisan Relawan Jokowi Presiden menilai pernyataan Jokowi semalam di Istana Kepresidenan, sudah tepat. Jokowi menginginkan agar jangan ada kriminalisasi dan intervensi terkait permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri.
"Kan, Presiden itu tidak boleh intervensi teknis masalah hukum. Sebagai kepala pemerintahan, bisa mengatur kebijakan yang global. Artinya, bisa mendamaikan antara lembaga, mengkoordinasikan antar lembaga. Itu tindakan Presiden sudah benar," kata Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden, Syafti Hidayat, kepada suara.com.
Syafti mengatakan KPK dan Polri harus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dengan sebaik mungkin dan sebagai lembaga penegak hukum harus bersih dari orang-orang yang tidak benar.
"Mereka itu harus bersihkan diri sendiri karena negara ini membutuhkan penegak hukum yang bersih, baik Polri maupun KPK," kata Syafti. "Karena kita tidak bisa menegakkan hukum dengan sapu yang kotor."
Rencana Presiden Jokowi untuk membentuk tim independen untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat menyikapi penetapan tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, dinilai Syafti sudah tepat.
"Kan presiden sudah memberikan kewenangan kepada tim independen itu untuk membantu menyelesaikan. Mereka terdiri dari orang berpengalaman. Jokowi memilih orang yang tepat, independen, dan tidak punya kepentingan di KPK maupun Polri. Mereka bisa memberi masukan yang tepat kepada Presiden," kata Syafti.
Barisan Relawan Jokowi Presiden, kata Syafti, akan tetap mendukung sikap Presiden untuk menjadikan KPK dan Polri bersih.
Sejumlah kalangan menilai sikap Presiden Jokowi dalam menangani masalah di KPK dan Polri tidak tegas dan tidak menghilangkan kekecewaan masyarakat, terutama yang selama ini memilih Jokowi menjadi Presiden. Masyarakat antikorupsi berharap Jokowi mau turut campur tangan untuk menyelamatkan KPK yang sekarang "diserang" secara bertubi-tubi.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
-
Mahfud MD Kasih Dua Jempol untuk Prabowo: Ada Apa Ini?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Reshuffle Kabinet Prabowo: Murni Evaluasi Kinerja atau Sekadar Drama Politik?
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG