Suara.com - Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng), Ujang Iskandar, meminta jaminan keamanan jika dirinya memberikan kesaksian dalam kasus yang kini sedang diselidiki Komnas HAM terkait kisruh antara Polri dengan KPK.
Ketua tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, Nur Kholis, mengungkapkan bahwa pihaknya hari ini seharusnya menjadwalkan Ujang untuk datang ke Komnas HAM, agar dapat memberikan keterangan pada kasus yang menjerat Bambang Widjojanto (BW).
"Tadi pagi minta kehadiran Pak Bupati Kotawaringin Barat. (Namun) Tidak bisa hadir, dan keterangan telepon sudah kita catat sebagai keterangan resmi. Dan masalahnya, beliau meminta semacam jaminan keamanan. Pada tahap itu, saya harus memikirkan ulang bagaimana Komnas HAM memberikan (jaminan keamanan) itu," ucap Kholis, saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).
Kholis juga menegaskan, dirinya sendiri belum mengobrol secara langsung dengan Ujang. Dirinya menurutnya baru diberitahu oleh Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga, yang ketika itu berbincang dengan Ujang.
"Kami belum ngomong, dan nanti kita akan diskusikan ke tempat yang lain. Beliau belum bisa hadir, karena sebelumnya Komnas HAM tidak bisa memberikan jaminan keamanan. Tapi (kami) bisa memberikan rekomendasi, siapa yang memberikan keamanan itu. (Pertama) Kepolisian, nah yang kedua itu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Itu kalau memang sangat dibutuhkan," jelasnya.
Dikatakan Kholis lagi, pihaknya juga tetap akan meminta kesaksian terhadap Ujang, walaupun hanya melalui sambungan telepon.
"Kita akan jarak jauh kayaknya. Kita akan usahakan tetap dapat kesaksian dari beliau, karena beliau penting. Saya kira itu," tutup Kholis.
Berita Terkait
-
Tembus 3.264 Aduan: Jabar, Sumut, dan Kalteng Jadi Provinsi Paling Rawan Konflik Agraria
-
Komnas HAM Soroti Polisi Terlalu Cepat Masuk ke Sengketa Tanah: Rawan Kriminalisasi Warga
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Aturan Lama Telah Usang, Wamen HAM Tegaskan Revisi UU HAM untuk Perkuat Perlindungan Hak Asasi
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
-
Memahami Status Siaga 1 TNI: Ancaman Global, Kritik Pengamat, dan Apa Dampaknya bagi Publik?
-
Sekolah Rakyat Permanen di Sigi dan Lombok Tengah Diminta Gus Ipul Segera Dipercepat
-
Perkuat Pendidikan, Wamensos Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Maybrat
-
Anies Ingatkan Indonesia Tak Boleh Bungkam di Tengah Ketidakadilan Global: Ada Kontrak dengan Dunia
-
Dipanggil KPK Saat Praperadilan, Kubu Yaqut Cium Indikasi Intervensi: Ini Sangat Aneh
-
Menhaj Tegaskan Persiapan Haji 2026 Tetap On Schedule di Tengah Situasi Timur Tengah
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Darurat Haji 2026
-
Penyelundupan Narkoba di Bandara Soetta, Modus Kemasan Minuman Hingga Sabun Thailand Terbongkar
-
Kapolri Ungkap Pesan Prabowo: TNI-Polri Harus Bersatu, Jangan Sampai Terpecah