Ahok Gemas Ada Anggaran Pembelian UPS Sampai Rp6 Miliar

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan soal dana "siluman" sebesar Rp 12,1 triliun yang ditudingnya dimasukkan oleh DPRD DKI ke dalam APBD DKI tahun 2015. Basuki yakin, tentu warga Ibu Kota tidak akan setuju jika mengetahui adanya dana siluman tersebut.

Lelaki yang biasa disapa Ahok itu mengaku telah mempunyai bukti berupa berkas berisikan anggaran tidak wajar yang dialokasikan untuk membeli Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah-sekolah pada tahun 2014 lalu. Dengan adanya dana tersebut Ahok menuding DPRD DKI kini ingin mencoba memainkan dana.

"Yang saya pikirkan orang Jakarta pasti tidak mungkin ikhlas membiarkan sekolah beli UPS sampai Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (26/2/2015) malam.

Ahok menuturkan, ia menolak RAPBD 2015 yang sudah disepakati DPRD lantaran, mantan Bupati Belitung Timur ini beranggapan ada penggelembungan dana yang tidak wajar. Padahal, dalam sidang paripurna pada 27 Januari 2015, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi telah mengetuk palu dan memutuskan APBD DKI sebesar Rp73,08 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,24 persen dibandingkan APBD 2014 lalu yang diketahui sebesar Rp72,9 triliun.

"Satu unit per sekolah ini (UPS sekitar 6 miliar). Ini yang diajukan. Makanya salah satu alasan gue tolak karena ada UPS untuk kelurahan di Jakarta Barat. Fakta seperti ini," ujar Ahok.

"Makanya saya yakin orang Jakarta tidak akan ikhlas uangnya dihabisin. Itu Rp12,1 triliun bisa buat bangun 60 ribu rusun loh seperti Tambora. Jadi saya tidak ikhlas kalau APBD DKI dipermainkan seperti ini," tegas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menerangkan terkait dana yang tidak masuk akal di tahun 2014 lantaran semua Satuan Perangkat Kerja (SKPD) tidak mau menggunakan sistem e-budgeting.

"Ini kenapa bisa terjadi di 2014 kalian ingat nggak semua SKPD menolak e-budgeting karena nggak bisa masukin harga satuan? Makanya saya sabar nunggu sampai selesai 2014 untuk masukin semua keluarlah angka ini," jelas Ahok.