Suara.com - Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan sikap terkait upaya pendudukan paksa dan pencongkelan pintu ruangan Fraksi Golkar pendukung Agung Laksono.
"Kami mengecam dengan tegas segala tindakan pemaksaan kehendak dan kekerasan yang terjadi dalam gedung DPR," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto saat membacakan pernyataan di Fraksi Golkar, DPR, Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Dia menambahkan, insiden tersebut merupakan preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia, yang dengan sengaja melakukan tindakan premanisme dan vandalisme dengan cara membobol pintu ruangan pimpinan Fraksi Golkar.
KMP, sambungnya, mendorong pihak keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian agar tidak lagi melakukan pembiaran terhadap segala bentuk kekerasan di simbol negara demi menjaga kehormatan parlemen, yang merupakan representasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air.
"Kami juga mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera mengklarifikasi dan menindaklanjuti, serta memberikan sanksi tegas atas tindakan ini yang dilakukan oknum anggota DPR," ujarnya.
Yandri melanjutkan, sesuai dengan tata tertib DPR dan mengacu UU nomor 17/2014 tentang MD3, KMP menegaskan bahwa pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan Fraksi Golkar saat ini tetap berlaku.
Bila ada yang bersengketa, tambahnya, agar DPR berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Dia juga menambahkan, KMP meyakini bahwa politik adalah perjuangan tanpa kekuasaan. Karenanya, KMP akan konsisten memperjuangkan kebenaran melalui cara dan mekanisme yang sesuai dengan koridor hukum.
"Kami yakin bahwa dalam upaya menyelesaikan setiap konflik adalah kewajiban bagi setiap pihak yang sedang berkonflik untuk mematuhi dan menghormati proses hukum yang berlaku," tegasnya.
Pernyataan ini ditandatangi oleh Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Perwakilan Fraksi Gerindra, Endro Herman dan Wihadi Wiyanto, perwakilan Fraksi PAN Yandri Susanto dan Totok Daryanto, serta perwakilan Fraksi PKS Refrizal,
Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi Golkar mengatakan, selama belum ada ketetapan dari Paripurna DPR, maka ruangan fraksi Golkar masih dipimpin oleh dirinya.
"Kalau ada anggota fraksi secara individu melakukan rapat silakan. Tapi kalau atas nama fraksi, itu harus izin pada saya," kata Ade.
Seperti diberitakan, pada Senin lalu (30/3/2015), para politisi Golkar versi Munas Jakarta berupaya merebut dan menduduki ruangan Fraksi Golkar dengan cara mencongkel pintu.
Rebutan ruangan fraksi ini terjadi setelah pendukung Agung Laksono mendapat pengesahan dari Kemenkumham Yasonna Laoly.
Tag
Berita Terkait
-
Bahlil 'Dihujat' di Medsos, Waketum Golkar Idrus Marham: Paradoks Demokrasi
-
Penyebar Meme Bikin Underbow Golkar Ngamuk, Bahlil Lahadalia Justru Santai: Sudahlah Saya Maafkan
-
'Harus Adil' Permintaan Khusus Golkar Jelang Sidang MKD yang Putuskan Nasib Adies Kadir
-
Bahlil Minta Relawan dan Organisasi Sayap Partai Golkar Setop Laporkan Akun Penyebar Meme
-
"Sudah Biasa Dihina Sejak Kecil" Jawaban Pasrah Bahlil Lahadalia untuk Pembuat Meme
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta