Begini Cara Israel Kendalikan Tepi Barat

Suara.com - Sejak menguasai Tepi Barat pada 1967, Israel hingga kini mempunyai wewenang penuh terkait perencanaan pembangunan pemukiman bagi warga Palestina maupun Yahudi di sebagian besar wilayah tersebut.

Kecenderungan umum kebijakan Israel di wilayah Tepi Barat yang mereka kuasai adalah memberi izin mendirikan bangunan dengan mudah bagi warga Yahudi. Namun tidak demikian halnya dengan warga Palestina yang dipaksa untuk membangun rumah secara ilegal.

Akibat kebijakan pilih kasih itu, Israel sering kali menghancurkan ratusan bangunan setiap tahunnya.

Desa vs Pemukiman
Lebih dari 60 persen--atau sekitar 360.000 hektar--wilayah di Tepi Barat dikategorikan sebagai Area C. Di tempat ini, Israel mempunyai kewenangan penuh terkait keamanan dan urusan sipil yang dibawahi oleh kementerian pertahanan.

Menurut data dari PBB, sekitar 298.000 warga Palestina kini tinggal di Area C dan tersebar di 532 wilayah pemukiman.

Di area yang sama, sekitar 341.000 warga Israel tinggal di 135 pemukiman ditambah 100 lain yang pembangunannya dilakukan tanpa izin.

PBB menyatakan, warga Palestina hanya mendapat jatah kurang dari satu persen dari Area C untuk membangun perumahan sementara Israel memperoleh 70 persen. Sementara 29 persen sisa wilayah Area C memang diperuntukkan untuk warga Palestina namun dengan sejumlah pembatasan yang sangat ketat sehingga hampir tidak mungkin untuk dijalankan.

Izin vs Penghancuran
Sejak Kesepakatan Damai Oslo tahun 1993 lalu, Israel telah mengeluarkan perintah penghancuran rumah sebanyak lebih dari 14.600 kali, demikian perhitungan lembaga pembela hak asasi Bimkom.

Meski demikian, pelaksanaan penghancuran tersebut baru dijalankan sebanyak 2.925 kali. Pada tahun lalu, Israel telah mengeluarkan perintah penghancuran bagi 911 bangunan dengan alasan tidak memiliki izin pendirian.

Jenis bangunan yang dimaksud di sini adalah mencakup rumah, kandang binatang, jalan, pagar, fondasi, infrastruktur, pemakaman, dan lain sebagainya.

Sejak tahun 1996, Israel hanya memberi izin pendirian bangunan bagi beberapa ratus  warga Palestina. Menurut Amnesti Internasional, Israel hanya memberi izin pendirian bangunan sebanyak 76 kali bagi warga Palestina antara tahun 1996 sampai 1999.

Kecenderungan sulitnya warga Palestina untuk mendapatkan izin tersebut terus berlanjut pada periode 2000-2014 dengan jumlah 206. Bahkan sepanjang tahun lalu, hanya satu izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Israel.

Sistem Perencanaan Dua Tingkat Di Area C, berlaku dua perencanaan dua tingkat yang berbasis pada latar belakang etnis dan kewarganegaraan. Tingkat pertama adalah sistem perencanaan bagi pemukiman Yahudi sementara yang selanjutnya adalah sistem militer tanpa adanya perwakilan dari warga Palestina, demikian keterangan dari lembaga Rabbis for Human Rights asal Israel.

Menurut lembaga tersebut, perencanaan pembangunan desa Palestina seringkali ditujukan untuk membatasi penggunaan tanah dan mendorong konstruksi pemukiman padat. (Antara/AFP)