Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Rofi Munawar meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap masuknya beras plastik yang diduga dari Cina, baik melalui mekanisme impor pengadaan beras tujuan khusus (restoran, hotel dan industri pariwisata) maupun dalam rencana impor untuk stok pemerintah. Selain itu, Rofi juga meminta masyarakat tetap berhati-hati dalam mengonsumsi beras yang beredar dengan mengenali tekstur dan lebih teliti dalam membeli.
“Pemerintah harus melakukan langkah antisipasi yang maksimal terhadap kemungkinan peredaran beras palsu, di antaranya dengan melakukan monitoring secara serius di sentra-sentra beras, menutup celah impor beras ilegal, mengintensifkan koordinasi antar lembaga, dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang mengkonsumsinya,” kata Rofi Munawar dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada suara.com, Kamis (21/5/2015).
Berdasarkan dari keterangan media Singapura, Cina sedang memproduksi beras palsu. Beras palsu sudah didistribusikan di Taiyuan, Provinsi Shaanxi. Bahkan dikabarkan juga diekspor ke beberapa negara tetangga. Beras palsu terbuat dari gabungan kentang, ubi jalar, dan limbah plastik yang direkayasa sedemikan rupa sehingga berbentuk menyerupai beras.
Rofi mengingatkan, disinyalir produsen beras palsu menambahkan resin sintetis industri dalam komposisi. Seperti diketahui bahwa resin sintetis akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh manusia, bahkan di antaranya bisa memicu kanker.
Rofi mengatakan ada baiknya pemerintah memberikan penjelasan dan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat terkait keberadaan beras palsu ini, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia konsumsi utamanya beras. Pelaku yang menyebarluaskan bisa dijerat hukuman berdasarkan Undang-Undang Pangan, UU tentang perlindungan konsumen maupun peraturan lainnya, karena telah mengedarkan bahan pangan berbahaya.
“Produksi dan beras palsu ini ternyata bukan permasalahan baru, mengingat keluhan mengenai produk asal Cina ini sudah dilaporkan di tahun 2011. Sebagaimana diketahui, Cina merupakan salah satu negara yang mengimpor berasnya ke Indonesia, selain Thailand dan Vietnam, tercatat sepanjang tahun 2012, Indonesia pernah impor beras dari Negeri Tirai Bambu, Cina sekitar 496,6 ton dengan nilai 1,8 juta dolar (Rp16,2 miliar),” kata Rofi.
Di tengah melonjaknya harga beras di pasaran, keberadaan beras palsu harus diwaspadai. Selain sangat sulit dibedakan dengan beras asli, harganyapun lebih murah. Oleh karenanya pemerintah harus mengingatkan dan menindak tegas distributor maupun pedagang yang melakukan penjualan beras plastik.
Berita Terkait
-
Peti Kemas di Pelabuhan Diperiksa untuk Cegah Beras Plastik
-
Beras Plastik Beredar, YLKI: Beras Impor Gampang Masuk Indonesia
-
Polisi Bergerak Usut Kasus Beras Plastik yang Ancam Nyawa Warga
-
Soal Beras Plastik, Wali Kota Bekasi Bantah Kecolongan
-
Beras Plastik Beredar, Komisi VI: Pemerintah Wajib Turun ke Pasar
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025