Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Indonesia Corruption Watch dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan pengusutan kasus Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Pengacara publik LBH Jakarta Alghif mempertanyakan sikap KPK yang tidak melakukan upaya hukum setelah dikalahkan Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang praperadilan.
"Kami mempertanyakan keberanian sikap pimpinan KPK sekarang. Mereka berani atau tidak untuk mengusut tuntas kasus tersebut (dugaan korupsi BG)," kata pengacara publik LBH Jakarta Alghif, Minggu (7/6/2015).
Alghif juga mendesak Mahkamah Konstitusi mendorong pimpinan KPK membuka rekaman tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap lembaga antirasuah tersebut. Dia juga menyarankan pimpinan KPK membuka rekaman ruang sidang.
"Kami mendesak MK untuk meminta pimpinan KPK membuka rekaman itu (kriminalisasi) secara terbuka di muka persidangan dan publik. Dan kami juga mendesak Presiden menindaklanjuti kasus ini, karena ada pelemahan KPK," kata Alghif.
Alghif mengatakan rekaman tersebut hanya bisa dibuka oleh pelaksana tugas pimpinan KPK sekarang.
"Novel dalam sidang di MK beberapa waktu lalu tidak menyebutkan apa isi rekaman tersebut. Karena dia hanya penyidik (pegawai KPK), yang berwenang untuk membukanya adalah pimpinan KPK," katanya.
Pengacara publik LBH Jakarta Alghif mempertanyakan sikap KPK yang tidak melakukan upaya hukum setelah dikalahkan Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang praperadilan.
"Kami mempertanyakan keberanian sikap pimpinan KPK sekarang. Mereka berani atau tidak untuk mengusut tuntas kasus tersebut (dugaan korupsi BG)," kata pengacara publik LBH Jakarta Alghif, Minggu (7/6/2015).
Alghif juga mendesak Mahkamah Konstitusi mendorong pimpinan KPK membuka rekaman tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap lembaga antirasuah tersebut. Dia juga menyarankan pimpinan KPK membuka rekaman ruang sidang.
"Kami mendesak MK untuk meminta pimpinan KPK membuka rekaman itu (kriminalisasi) secara terbuka di muka persidangan dan publik. Dan kami juga mendesak Presiden menindaklanjuti kasus ini, karena ada pelemahan KPK," kata Alghif.
Alghif mengatakan rekaman tersebut hanya bisa dibuka oleh pelaksana tugas pimpinan KPK sekarang.
"Novel dalam sidang di MK beberapa waktu lalu tidak menyebutkan apa isi rekaman tersebut. Karena dia hanya penyidik (pegawai KPK), yang berwenang untuk membukanya adalah pimpinan KPK," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur
-
Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC
-
DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif