Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Indonesia Corruption Watch dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan pengusutan kasus Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Pengacara publik LBH Jakarta Alghif mempertanyakan sikap KPK yang tidak melakukan upaya hukum setelah dikalahkan Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang praperadilan.
"Kami mempertanyakan keberanian sikap pimpinan KPK sekarang. Mereka berani atau tidak untuk mengusut tuntas kasus tersebut (dugaan korupsi BG)," kata pengacara publik LBH Jakarta Alghif, Minggu (7/6/2015).
Alghif juga mendesak Mahkamah Konstitusi mendorong pimpinan KPK membuka rekaman tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap lembaga antirasuah tersebut. Dia juga menyarankan pimpinan KPK membuka rekaman ruang sidang.
"Kami mendesak MK untuk meminta pimpinan KPK membuka rekaman itu (kriminalisasi) secara terbuka di muka persidangan dan publik. Dan kami juga mendesak Presiden menindaklanjuti kasus ini, karena ada pelemahan KPK," kata Alghif.
Alghif mengatakan rekaman tersebut hanya bisa dibuka oleh pelaksana tugas pimpinan KPK sekarang.
"Novel dalam sidang di MK beberapa waktu lalu tidak menyebutkan apa isi rekaman tersebut. Karena dia hanya penyidik (pegawai KPK), yang berwenang untuk membukanya adalah pimpinan KPK," katanya.
Pengacara publik LBH Jakarta Alghif mempertanyakan sikap KPK yang tidak melakukan upaya hukum setelah dikalahkan Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang praperadilan.
"Kami mempertanyakan keberanian sikap pimpinan KPK sekarang. Mereka berani atau tidak untuk mengusut tuntas kasus tersebut (dugaan korupsi BG)," kata pengacara publik LBH Jakarta Alghif, Minggu (7/6/2015).
Alghif juga mendesak Mahkamah Konstitusi mendorong pimpinan KPK membuka rekaman tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap lembaga antirasuah tersebut. Dia juga menyarankan pimpinan KPK membuka rekaman ruang sidang.
"Kami mendesak MK untuk meminta pimpinan KPK membuka rekaman itu (kriminalisasi) secara terbuka di muka persidangan dan publik. Dan kami juga mendesak Presiden menindaklanjuti kasus ini, karena ada pelemahan KPK," kata Alghif.
Alghif mengatakan rekaman tersebut hanya bisa dibuka oleh pelaksana tugas pimpinan KPK sekarang.
"Novel dalam sidang di MK beberapa waktu lalu tidak menyebutkan apa isi rekaman tersebut. Karena dia hanya penyidik (pegawai KPK), yang berwenang untuk membukanya adalah pimpinan KPK," katanya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?