Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hak pemegang kartu Jakarta Pintar yang menyalahgunakan kartu belum dicabut. Tapi, pemerintah telah memblokirnya sehingga kartu tersebut tidak bisa lagi dipakai.
"KJP kan memang pasti kelacak, pasti kelacak, kan sistem ATM, non tunai. (Belum kita cabut) kita tahan dulu kita blokir. Kita cari tahu dulu nih," kata Basuki alias Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/8/2015).
Seperti diketahui Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan ada pemegang KJP yang menggunakan kartu untuk karaoke, beli emas, isi bahan bakar di SPBU, dan membeli ponsel. Padahal, kartu tersebut diberikan untuk membantu meringankan warga Jakarta dalam hal mencukupi kebutuhan anak sekolah.
"Yang pom bensin kita sudah ketemu ternyata pom bensin itu ada tukang ngisi bensin yang nawarin pemegang KJP kumpulin. Kasih dia upah Rp35 ribu satu orang. Lalu dia mungkin ambil bensin orang dia chargenya dari kartu KJP orang lain. Pola ini biasanya ada oknum-oknum pom bensin yang main dengan oknum sopir," Ahok menambahkan.
Ahok menambahkan aparat masih mengumpulkan bukti terhadap petugas SPBU yang ikut bermain.
"Kan ada supir yang dikasih dari bosnya kartu ATM untunk debit beli bensin. Nah si oknum sopir ini curinya gimana? Mainnya sama orang pom bensin. Jadi ngisinya cuma dikasih cash berapa dia mainin. Nah ini dipakai pola yang sama. Nah ini kita kumpulin kalau dapat kita langsung lapor polisi nanti," kata Ahok.
Bekas Bupati Belitung Timur itu mengatakan orangtua penyalahguna KJP sudah dipanggil dan mengakui perbuatannya.
"Kita panggil orangtuanya nih ngaku. Dia kayak calo kumpulin semuanya. Nih ada yang belanjain, tuker tunai. Seperti juga yang beli di toko emas, langsung jual balik potong dua puluh ribu. Ya itu kan kejahatan," ujarnya.
"Tapi saya bilang kalau ini tidak dihukum, semua orang tambah kurang ajar, mereka harus dipidanakan. Caranya saya nggak tahu nanti saya laporin," kata Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik