Pieter Feith: Aceh Harus Bangkitkan Perekonomian

Suara.com - Fasilitator perdamaian Aceh, Juha Chirstensen, dan mantan Ketua Aceh Monitoring Mission, Pieter Feith, kembali mengunjungi Aceh. Keduanya datang guna melihat langsung kondisi dan berbagai perkembangan.

Dari segi keamanan, kedua tokoh perdamaian menilai kondisi Aceh kian membaik, kendati di beberapa sisi masih banyak hal yang harus dibenahi.

Pieter Feith berpendapat bahwa proses reintegrasi bagi eks kombatan yang merupakan salah satu sisi penting untuk diselesaikan, belum sepenuhnya berhasil hingga saat ini.

Kemudian, kata dia, pembangunan ekonomi di Aceh belum maksimal. Tidak ada perencanaan yang jelas atau blueprint, meski dana yang dialirkan ke bumi Serambi Mekkah ini, begitu banyak.

"Tidak ada sebuah perencanaan matang atau blueprint pembangunan ekonomi Aceh. Meskinya dengan dana yang begitu besar, Aceh sudah lebih maju dari pada daerah lain yang ada di Indonesia. Harusnya dengan dana itu, pemerintah punya target atau perencanaan yang harus selesai," ujar Pieter Feith pada acara konferensi pers 10 tahun perdamaian Aceh di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Rabu (12/8/2015).

Proses reintegrasi, menurutnya, baru akan berhasil jika pemerintah mampu membangkitkan sektor ekonomi, menumbuhkan iklim investasi yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Untuk mencapai hal itu, kata Pieter, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, harus saling menumbuhkan kepercayaan.

"Agar proses reintegrasi berhasil dan maksimal. Pemerintah harus berpikir bagaimana membangun ekonomi Aceh, menciptakan lapangan kerja, membangun iklim investasi, serta menjaga stabilitas keamanan dan politik," ujarnya.

Dengan kondisi Aceh saat ini, kata dia, pemerintah harusnya mampu mengajak para pengusaha lokal maupun nasional untuk memulai investasi.

"Dunia luar baru akan mau memberi investasi ketika para pengusaha di dalam negeri mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap Aceh. Kemudian mereka (investor) juga mau investasi kalau merasa nyaman, tidak ada guncangan politik, pemerintah yang bersih dan anti korupsi, serta aturan yang jelas," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Juha Crhistensen. Menurutnya, dari segi pembangunan ekonomi, Aceh memang belum berhasil. Harusnya, dalam waktu 10 tahun perdamaian, ada capaian-capaian yang maksimal yang sesuai perencanaan.

Alasan itu pula, kata dia, yang menghambat proses reintegrasi. Di mana para mantan kombatan atau masyarakat, belum bisa merasakan kesempatan baru untuk meningkatkan taraf hidup.

"Kita tidak melihat ada blueprint pembangunan ekonomi Aceh. Sehingga target 10 tahun atau beberapa tahun untuk membangun ekonomi ini tidak ada," kata Juha.

Persoalan ekonomi, kata dia, juga menjadi permasalahan utama pascakonflik yang membuat kelompok-kelompok baru bermunculan. Seperti halnya Din Minimi. Meskipun itu murni kriminal, namun aksi-aksi mereka telah membuat dunia luar takut.

"Maka situasi politik atau gesekan-gesekan ini harus juga selesai. Investasi berperan penting untuk memecahkan masalah ekonomi Aceh. Tapi jika situasi kecil ini tidak diredam, maka luar akan takut," katanya. [Alfiansyah Ocxie]