Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengatakan tidak akan cukup duit Rp100 miliar untuk maju menjadi kepala daerah lewat partai politik. Ongkos itu dihitung mulai dari pembiayaan mesin partai politik untuk menjaring pendukung.
"Memang PDIP tidak pernah minta dana dari saya. Gerindra juga, dari dulu nggak pernah," kata Ahok usai menghadiri acara di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Jumat (11/3/2016).
PDI Perjuangan dan Partai Gerindra merupakan partai yang pernah mengusung Ahok ketika menjadi pasangan Joko Widodo di Pilkada Jakarta tahun 2012.
Pernyataan Ahok soal mahar untuk partai politik telah menyulut sejumlah politisi.
"Saya bilang, kan mereka kan mempermasalahkan independen, terus saya bilang kalau independen biayanya bisa lebih murah, karena tidak perlu biaya untuk menggerakkan seluruh mesin partai. Masyarakat yang bergerak sendiri," kata Ahok.
"Misal cetak 200 ribu formulir dukungan, itu dari orang nyumbang. Masyarakat yang kasih kaos. Kalau lewat partai, partai yang mesti keluar duit," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur menjelaskan Partai Nasional Demokrat yang akan mendukungnya maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 juga tidak pernah meminta mahar politik. Partai besutan Surya Paloh justru mengeluarkan modal sendiri untuk bahu membahu bersama relawan Teman Ahok.
"Nasdem keluar duit sendiri. Nanti kalau dia mau bikin kaos Teman Ahok, O-nya nanti dikasih lambang Nasdem. Mereka mau tiap minggu kegiatan nanti pakai duit sendiri. Ahok mah enggak ada duit," katanya.
Di Yogyakarta, politisi Golkar Tantowi Yahya meminta Ahok menyebutkan saja partai politik yang minta mahar kepadanya agar tak memunculkan fitnah.
"Saya minta Pak Ahok sebut saja parpolnya, supaya tidak menjadi fitnah di partai-partai lain," kata Tantowi.
Tantowi menegaskan Partai Golkar memberikan dukungan kepada calon kepala daerah setelah melihat tingkat elektabilitas calon yang bersangkutan.
"Jadi kalau ada calon yang hasil surveinya nyungsep, dia mau bayar berapa juga kalau di Golkar, nggak ada yang kayak gitu (bayar mahar)," ujar dia.
Berita Terkait
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN