Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengatakan tidak akan cukup duit Rp100 miliar untuk maju menjadi kepala daerah lewat partai politik. Ongkos itu dihitung mulai dari pembiayaan mesin partai politik untuk menjaring pendukung.
"Memang PDIP tidak pernah minta dana dari saya. Gerindra juga, dari dulu nggak pernah," kata Ahok usai menghadiri acara di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Jumat (11/3/2016).
PDI Perjuangan dan Partai Gerindra merupakan partai yang pernah mengusung Ahok ketika menjadi pasangan Joko Widodo di Pilkada Jakarta tahun 2012.
Pernyataan Ahok soal mahar untuk partai politik telah menyulut sejumlah politisi.
"Saya bilang, kan mereka kan mempermasalahkan independen, terus saya bilang kalau independen biayanya bisa lebih murah, karena tidak perlu biaya untuk menggerakkan seluruh mesin partai. Masyarakat yang bergerak sendiri," kata Ahok.
"Misal cetak 200 ribu formulir dukungan, itu dari orang nyumbang. Masyarakat yang kasih kaos. Kalau lewat partai, partai yang mesti keluar duit," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur menjelaskan Partai Nasional Demokrat yang akan mendukungnya maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 juga tidak pernah meminta mahar politik. Partai besutan Surya Paloh justru mengeluarkan modal sendiri untuk bahu membahu bersama relawan Teman Ahok.
"Nasdem keluar duit sendiri. Nanti kalau dia mau bikin kaos Teman Ahok, O-nya nanti dikasih lambang Nasdem. Mereka mau tiap minggu kegiatan nanti pakai duit sendiri. Ahok mah enggak ada duit," katanya.
Di Yogyakarta, politisi Golkar Tantowi Yahya meminta Ahok menyebutkan saja partai politik yang minta mahar kepadanya agar tak memunculkan fitnah.
"Saya minta Pak Ahok sebut saja parpolnya, supaya tidak menjadi fitnah di partai-partai lain," kata Tantowi.
Tantowi menegaskan Partai Golkar memberikan dukungan kepada calon kepala daerah setelah melihat tingkat elektabilitas calon yang bersangkutan.
"Jadi kalau ada calon yang hasil surveinya nyungsep, dia mau bayar berapa juga kalau di Golkar, nggak ada yang kayak gitu (bayar mahar)," ujar dia.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu