Suara.com - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam merespon hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.
Ketika mau diperiksa penyidik KPK tadi pagi, Ahok mengatakan hasil audit BPK ngaco.
"Apapun hasil BPK, sebagai auditor negara, harus dihormati. Tidak selayaknya Ahok menyatakan BPK ngaco," kata Masinton di DPR, Selasa (12/4/2016).
Menurut Masinton, Ahok sering bersikap paling benar sendiri. Masinton menyarankan kepada Ahok agar jangan bersikap antikritik.
Masinton juga berharap agar Ahok jangan mengumbar statement di media massa untuk menanggapi kasus hukum.
"Nggak usah koar-koarlah, nanti malah sebaliknya, publik yang nganggap Ahok-nya yang ngaco," tutur dia.
Menurut Masinton BPK sudah bertindak sesuai tugas. Itu sebabnya, tidak perlu curigai.
"BPK adalah auditor negara, dia tidak akan berpolitik," kata Masinton.
Pernyataan Ahok disampaikan ketika dia baru tiba di gedung KPK untuk diperiksa dalam kasus Sumber Waras.
Menurut Ahok hasil audit BPK yang menyebut ada kerugian negara Rp191 miliar tidak bisa dipercaya begitu saja.
"Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok," kata Ahok di gedung KPK.
"Makanya itu kan audit BPK. Dan KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? Sekarang saya ingin tahu KPK mau nanya apa," Ahok menambahkan.
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Akbar Faizal menilai wajar Ahok menyebut laporan audit BPK tentang pengadaan lahan pembangunan RS Sumber Waras sebagai laporan yang ngaco.
"Bisa saja terjadi. Tadi (dalam rapat paripurna BPK di DPR) itu ada yang bertanya, termasuk saya, tentang mekanisme dan akurasi dari laporan yang dilakukan BPK," kata Akbar di DPR.
Lebih jauh, anggota Komisi III menilai laporan BPK daerah memang banyak yang bisa dipesan oleh pejabat daerah. Itu sebabnya, Akbar tidak kaget dengan pernyataan Ahok.
Namun, katanya, apa yang dikeluhkan Ahok memang perlu dibuktikan lagi.
"Bukan rahasia lagi, terutama di daerah, ada permainan cincai-cincailung antara petugas BPK dan pemerintah daerah," kata dia.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz meminta Ahok untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila tak setuju dengan hasil audit BPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas