Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Komisi Pemberantasan Korupsi sampai hari ini belum mengetahui lokasi persembunyian supir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Royani. Royani sudah dua kali dipanggil dan tidak pernah mau memenuhi panggilan.
"Kalau sudah tahu ya sudah diambil dong," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di DPR, Selasa (7/6/2016).
Dia membantah KPK kesulitan mencari Royani. Apalagi ada dugaan Royani dibekingi orang kuat sehingga berani mangkir terus dari panggilan KPK.
"Nggak ada beking-bekingan, sepanjang bisa dibuktikan, nggak ada beking-bekingan," tuturnya.
Royani merupakan orang kepercayaan Nurhadi. Dia diduga tahu banyak tentang pertemuan-pertemuan Nurhadi. Selain itu, dia juga diyakini tahu mengenai kasus penyuapan pengajuan Peninjauan Kembali di MA yang sudah menjadikan pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution sebagai tersangka.
Keterangan Rohani diperlukan untuk melengkapi pemberkasan kasus tersebut.
Nurhadi sendiri telah diminta KPK untuk dicegah berpergian ke luar negeri dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Istrinya juga telah diperiksa, bahkan rekening istrinya telah ditelusuri.
Sebelum memeriksa Nurhadi dan istrinya, kantor dan rumah Nurhadi digeledah KPK.
Kasus suap pengurusan perkara di PN Jakarta Pusat terungkap berkat operasi tangkap tangan pada 20 April 2016. KPK mencokok Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Direktur PT. Kreasi Dunia Keluarga Doddy Aryanto Supeno.
Saat ditangkap, Edy diduga menerima uang sebesar Rp50 juta dari Doddy. Sebelumnya itu, dia diduga juga menerima Rp100 juta dari Doddy.
Usai penangkapan, KPK bergerak mengembangkan perkara. Mereka menggeledah sejumlah tempat, termasuk kantor dan rumah Nurhadi.
Penyidik menemukan dan menyita uang dalam bentuk beberapa mata uang asing senilai Rp1,7 miliar dari rumah Nurhadi. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyebut uang tersebut diduga terkait suatu perkara.
KPK tengah menelusuri keterkaitan uang tersebut dengan kasus suap ini. Tidak tertutup kemungkinan ada keterkaitan secara tidak langsung antara Edy dan Nurhadi.
"Kalau sudah tahu ya sudah diambil dong," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di DPR, Selasa (7/6/2016).
Dia membantah KPK kesulitan mencari Royani. Apalagi ada dugaan Royani dibekingi orang kuat sehingga berani mangkir terus dari panggilan KPK.
"Nggak ada beking-bekingan, sepanjang bisa dibuktikan, nggak ada beking-bekingan," tuturnya.
Royani merupakan orang kepercayaan Nurhadi. Dia diduga tahu banyak tentang pertemuan-pertemuan Nurhadi. Selain itu, dia juga diyakini tahu mengenai kasus penyuapan pengajuan Peninjauan Kembali di MA yang sudah menjadikan pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution sebagai tersangka.
Keterangan Rohani diperlukan untuk melengkapi pemberkasan kasus tersebut.
Nurhadi sendiri telah diminta KPK untuk dicegah berpergian ke luar negeri dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Istrinya juga telah diperiksa, bahkan rekening istrinya telah ditelusuri.
Sebelum memeriksa Nurhadi dan istrinya, kantor dan rumah Nurhadi digeledah KPK.
Kasus suap pengurusan perkara di PN Jakarta Pusat terungkap berkat operasi tangkap tangan pada 20 April 2016. KPK mencokok Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan Direktur PT. Kreasi Dunia Keluarga Doddy Aryanto Supeno.
Saat ditangkap, Edy diduga menerima uang sebesar Rp50 juta dari Doddy. Sebelumnya itu, dia diduga juga menerima Rp100 juta dari Doddy.
Usai penangkapan, KPK bergerak mengembangkan perkara. Mereka menggeledah sejumlah tempat, termasuk kantor dan rumah Nurhadi.
Penyidik menemukan dan menyita uang dalam bentuk beberapa mata uang asing senilai Rp1,7 miliar dari rumah Nurhadi. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyebut uang tersebut diduga terkait suatu perkara.
KPK tengah menelusuri keterkaitan uang tersebut dengan kasus suap ini. Tidak tertutup kemungkinan ada keterkaitan secara tidak langsung antara Edy dan Nurhadi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Kejuaraan Atletik Asia Tenggara, Sumut Catatkan Rekor Baru
-
Manfaatkan Aset Daerah, Pemprov Sumut Ajukan Ranperda Tambahan Modal ke Bank Sumut
-
41 Ribu Siswa di Nias Nikmati Sekolah Gratis Program PUBG Mulai Tahun Depan
-
Ketua DPD RI Dorong Investasi Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan di COP30 Brasil
-
Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Reformasi Polri hingga Pengadilan, Bakal Disahkan Pekan Depan
-
Terungkap! Ini Sosok Misterius Mirip Ayah yang Diduga Bawa Kabur Alvaro
-
Reaksi 'Santai' Jokowi Usai Tahu Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Fitnah Ijazah Palsu
-
Dari Beras hingga Susu UHT, Pemprov DKI Klaim Salurkan 16 Juta Pangan Bersubsidi
-
Pascalongsor di Cibeunying Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan
-
Tak Boleh Kurang, DPRD DKI Wanti-wanti Janji Pramono: Harus Ada 258 Sekolah Swasta Gratis 2026