Suara.com - Otoritas penerbangan Malaysia melarang maskapai penerbangan syariah pertama di negara tersebut untuk beroperasi. Rayani air, maskapai tersebut dilarang beroperasi karena dinilai melanggar sejumlah regulasi penerbangan.
Departemen Penerbangan Sipil Malaysia (DCA) mencabut izin operasi Rayani Air sebagai maskapai komersial atas masalah keselamatan dan administrasi. Keputusan itu dibuat menyusul sebuah penyelidikan yang digelar bulan April lalu yang membuat izin operasi Rayani Air ditangguhkan selama tiga bulan.
Maskapai yang mengoperasikan dua unit pesawat Boeing 737-400, terbilang baru. Maskapai tersebut beroperasi sejak Desember tahun lalu dan hanya menyediakan makanan halal di atas pesawat, serta tidak menyediakan minuman beralkohol. Kru terbang perempuan yang beragama Islam seluruhnya mengenakan hijab, sementara yang non-Muslim wajib berpakaian sopan.
Rayani Air berkantor pusat di Langkawi dan melayani penerbangan menuju Kuala Lumpur serta Kota Bahru. Mereka berencana melebarkan sayap mereka dengan membuka penerbangan menuju Mekah untuk perjalanan ibadah haji maupun umrah.
Namun, banyak keluhan dari para pengguna jasa maskapai ini. Mereka mengeluhkan keterlambatan penerbangan yang sering terjadi, serta pembatalan penerbangan jelang keberangkatan. Keluhan-keluhan itulah yang memicu dilakukannya penyelidikan. Para pilot maskapai juga pernah menggelar aksi mogok terbang karena gaji yang belum dibayarkan.
DCA mengatakan, Rayani Air tidak memiliki kemampuan finansial dan manajemen yang memadai untuk terus beroperasi sebagai maskapai komersial.
Direktur Jenderal DCA Azharuddin Abdul Rahman mengatakan bahwa pemerintah mengambil langkah mencabut izin operasi Rayani Air karena "keselamatan dan keamanan industri penerbangan adalah hal yang paling utama".
Pendiri Rayani Air, Ravi Alagendrran mengatakan, "Pencabutan izin terjadi saat kami sedang bernegosiasi dengan penanam modal untuk akuisisi saham Rayani Air dengan alasan pemilik dan manajemen maskapai yang saat ini tidak lagi mampu mengelola maskapai".
Padahal, imbuhnya, ia yakin bahwa tim manajemen baru yang kuat dan berkualitas dapat melanjutkan pengelolaan maskapai lebih baik dari mereka. (Independent)
Berita Terkait
-
Tiket Pesawat Berpotensi Naik, Pemerintah Izinkan Maskapai Kenakan Fuel Surcharge hingga 50 Persen
-
Garuda Indonesia Kembali Jadi Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia Versi OAG
-
Meski Susut 45,2%, Garuda Indonesia Masih Rugi Rp 728,3 Miliar di Kuartal I-2026
-
Unik! Maskapai Singapura Gandeng Seniman RI, Bikin Aksesori Travel Terinspirasi Sambal
-
Garuda Indonesia (GIAA) Rugi Rp 803 Miliar di Kuartal 1 2026
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
Terkini
-
Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM Nonsubsidi Sulit Ubah Keputusan Pemerintah
-
Bawa Sang Anak yang Pebisnis, JK Minta Waktu Bertemu Presiden Prabowo di Istana Hari Ini
-
Disrupsi Teknologi: Kecerdasan Buatan Mulai Ambil Alih Pelatihan Korporasi Global
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penyederhanaan Cukai Rokok, Tolak Penambahan Lapisan Tarif
-
Mau Gratis Naik MRT sampai Masuk Ragunan? Catat Dua Tanggal Ini
-
Menkes Budi: Sektor Kesehatan Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Ketika Jakarta Berbenah Menjadi Kota yang Lebih Ramah Manusia di HUT Ke-499
-
Soal Begal Takut Tentara, DPR Ingatkan Proses Pidana Tetap di Tangan Polisi
-
Di Tengah Kenaikan Harga BBM, Bisakah Sampah Plastik Menjadi Sumber Energi Alternatif?
-
Menkes Minta RS dan Klinik Jujur Isi Sensus Ekonomi: Jangan Takut Data Dipakai untuk Pajak