Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jamalludin Samosir mengonfirmasi kabar panitera PN Jakarta Pusat berinisial S ditangkap KPK. Ruang kerja Santoso sekarang telah disegel.
"Ada Santoso panitera pak ada, ya," kata Jamalludin, Kamis (30/6/2016).
Jamaluddin mengatakan tidak tahu siapa yang menyegel ruang kerja S.
"Ada Santoso panitera pak ada, ya," kata Jamalludin, Kamis (30/6/2016).
Jamaluddin mengatakan tidak tahu siapa yang menyegel ruang kerja S.
"Tadi ada masuk kantor, dan sekarang ruangannya katanya sudah disegel," katanya.
Jamaluddin mengaku prihatin dengan peristiwa ini. Dia mengaku pusing dengan rentetan kasus yang menimpa lembaga peradilan.
"Ya itu juga kita sudah pusing lagi, sangat prihatin kita," kata Jamalludin.
Jamaluddin mengaku prihatin dengan peristiwa ini. Dia mengaku pusing dengan rentetan kasus yang menimpa lembaga peradilan.
"Ya itu juga kita sudah pusing lagi, sangat prihatin kita," kata Jamalludin.
Dalam operasi tangkap tangan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang.
Menurut informasi yang diperoleh wartawan, uang yang diamankan sebanyak 30 ribu dollar Singapura. Diduga kuat, uang yang nilainya setara dengan Rp300 juta itu merupakan suap.
Namun, belum diketahui secara rinci hasil OTT malam ini. S diduga ditangkap terkait perkara perdata yang sedang ditangani di PN Jakpus.
Ketua KPK Agus Rahardjo telah mengonfirmasi.
"Benar (ada OTT). Yup (terkait perkara perdata)," kata Agus.
Penangkapan terhadap panitera berinisial S menambah panjang deretan pejabat peradilan bermasalah.
Sebelum ini, KPK menangkap Panitera PN Jakpus Edy Nasution bersama Direktur PT. Kreasi Dunia Keluarga Doddy Ariyanto Supeno. Keduanya diduga melakukan transaksi suap terkait pendaftaran perkara peninjauan kembali di PN Jakpus.
Yang terbaru ialah penangkapan terhadap Panitera PN Jakarta Utara Rohadi yang diduga terkait suap untuk meringankan vonis kasus pencabulan terhadap pedangdut Saipul Jamil.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
IPK Indonesia Turun ke 34, KPK: Alarm Keras Perbaikan Pemberantasan Korupsi
-
Korupsi Bea Cukai, KPK Telusuri Kegiatan JF Sebelum Serahkan Diri
-
Gus Yaqut Ajukan Praperadilan, KPK Sebut Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Aturan
-
KPK Ungkap Meeting of Minds di Balik Suap Pengadilan Negeri Depok
-
Yaqut Cholil Qoumas Lawan KPK, Sidang Praperadilan Kasus Kuota Haji Digelar 24 Februari
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga